APKLI NTB Nilai Dewan Hanya Pikirkan Kepentingan Pribadi

Mataram (suarantb.com) – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) NTB menilai permintaan DPRD NTB untuk menaikkan tunjangan perumahan terlalu berlebihan dan hanya mementingkan kepentingan pribadi.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua APKLI NTB,  H. Masbuhin, S.IP kepada suarantb.com. Masbuhin menyebut usulan kenaikan  tunjangan perumahan yang dilakukan DPRD NTB sebagai sikap yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan lupa pada kepentingan rakyat banyak.

“Bilang sama DPR, jangan terlalu mikirin dirinya sendiri,” tegasnya.

Sebagai perwakilan para pedagang kaki lima, ia melihat permintaan Dewan tersebut  terlalu berlebihan. Masbuhin lantas membandingkan DPRD dengan pengusaha kaki lima yang menurutnya tidak terlalu berharap kepada pemerintah daerah.

“Kita, pedagang kaki lima tidak perlu dukungan dana dari pemerintah. Cukup kita diberikan ruang yang aman saja,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi V DPRD NTB, Drs. H. Abdul Karim, MM yang dikonfirmasi suarantb.com menilai jumlah kenaikan  tunjangan perumahan tersebut sesungguhnya lebih sedikit dibanding dengan daerah lain.

“Di semua kabupaten/kota di Bali saja tunjangannya lebih besar dari kita,” katanya.

Selain Abdul Karim, beberapa anggota DPRD  NTB juga menyatakan hal senada. Mereka membandingkan tunjangan yang didapatkan anggota DPRD daerah lain yang PAD-nya jauh di bawah Provinsi NTB mendapat tunjangan perumahan yang jauh lebih tinggi.

Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH bahkan menyatakan usulan kenaikan tunjangan perumahan dari Rp 9 juta menjadi Rp 13 juta tinggal menunggu putusan eksekutif untuk disetujui. “Masih menunggu putusan Gubernur,” katanya. (ast)