Dewan Ingatkan Pemerintah Soal Pemerataan Ekonomi

Mataram (Suara NTB) –
Kalangan anggota DPRD NTB meragukan angka pertumbuhan ekonomi yang menempatkan NTB menjadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

Karena jika melihat fakta di lapangan, justru masyarakat tak sedikitpun beranjak dari kondisi keterpurukan prekonomiannya. Hal tersebut terlihat dengan tidak diikuti dengan penurunan angka kemiskinan.
Demikian disampaikan Ketua Komisi II, DPRD NTB, H. Jazuli Azhar, M.Si pada Suara NTB, baru-baru ini. Menurutnya, ia tak bangga dengan petumbuhan ekonomi yang tinggi, namun tidak dapat dinikmati oleh masyarakat secara nyata. Sehingga dengan begitu ia tidak menginginkan daerah ini hanya berorientsi peningkatan angka pertumbuhan semata.
“Asumsi kita kalau ekonominya tumbuh artinya masyarakatnya sejahtera. Tetapi ini kan tidak. Untuk itu saran saya sekarang tinggal bagaimana strategi kebijakan penikmatannya oleh masyarakat kalau memang ekonomi kita tumbuh,” ujarnya.

Baca juga:  Kunker Berjemaah ke Luar Negeri, DPRD NTB Dilanda Gelombang Protes

Lebih lanjut dikatakan Jazuli, yang tidak kalah penting adalah bagimana pertumbuhan itu dapat dinikmati, sehingga perlu adanya pemerataan. Karena kalau hanya memprioritaskan pertumbuan semata, maka konsekwensinya adalah akan mengorbankan pemerataan.

“Jangan sampai pertumbuhan itu dinikmati oleh orang-orang menengah ke atas saja, yang kita inginkan agar dinikmati oleh orang-orang bawah juga. Caranya adalah agar uang itu tidak hanya berputar di kalangan atas saja, tetapi bagaimana kebijakan pemerintah menggelontorkan dana di tempat-tempat publik yang memang banyak masyarakatnya di situ. Supaya dapat merangsang pertumbuhan di situ dan dapat dinikmati oleh orang banyak,” terangnya.
Politisi Partai Gerindra itu juga menyoroti kinerja SKPD yang realisasi anggarannya terbilang masih jauh dari target. Karena sampai bulan kelima tahun anggaran 2016 ini, realisasi anggaran rata-rata baru mencapi 20 persen. Untuk itu ia meminta Gubernur NTB agar memacu pembantunya untuk lebih gesit lagi mengeksekusi program. Sehingga bisa berdampak pada perputaran ekonomi.

Baca juga:  Dewan Sisakan Tunggakan Kerugian Negara Rp2,4 Miliar

“Kalau hanya untuk menggunakan uang saja masih susah bagaimana yang lainnya. Apa akan bisa menghasilkan kinerja yang baik kalau seperti itu. Makanya kita bertanya ini, sektor mana yang membuat pertumbuan ekonomi ini menjadi tinggi, padahal dana pemerintah yang sudah digelontorkan baru 20 persen. Kalau ini benar, maka hebat sekali dan sangat luar biasa kalau dengan dana seperti itu bisa membuat prestasi pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Apa lagi kalau dia 80 persen realisasinya, bagaimana pertumbuhan itu akan sangat luar biasa lagi,” tandasnya. (ndi)