Pengembang Tertarik Bangun Rusunami di Mataram


Mataram (Suara NTB)

Menyikapi makin sulit dan mahalnya lahan untuk membangun kawasan perumahan di Kota Mataram serta menghindari alih fungsi lahan, pengusaha properti siap membangun Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami).

Apa beda antara apartemen dan rusunami? Jika dilihat dari bentuk dan konsepnya, Rusunami turunan dari apartemen. Sebab secara fisik lebih sederhana serta keterbatasan fasilitasnya yang tidak selengkap apartemen. Yang jelas, harga Rusunami lebih murah dibanding apartemen.

Pengembang, kata Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, H. Miftahuddin Ma`ruf, Jumat (1/7), juga cukup kesulitan mencari lahan untuk membangun perumahan, mengatasi kekurangan ribuan rumah dari masyarakat Kota Mataram.
“Kita siap bangun rumah susun untuk MBR, tapi bukan Rusunawa, melainkan Rusunami, sekelas apartemen, tapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.

Membangun kawasan rumah tapak (komplek) BTN cukup berat, karena harga lahan yang tinggi, selain sulit mendapatkan lahan kosong untuk membangun kawasan. Menggunakan areal pertanian tidak mungkin, apalagi jika di proteksi oleh pemerintah lahan tersebut menjadi lahan abadi.

H. Ma`ruf menganggap soal pasar penjualan cukup terbuka meskipun Rusunami. Apalagi komplek susun telah menjadi trend di kota-kota yang sedang berkembang. Secara perlahan, apartemenpun menyusul akan berkembang.
Bagaimana status kepemilikannya nanti, konsumen tetap sebagai pemilik unit, dan mendapat sertifikat pemilik unit. Demikian juga pemilik unit di lantai dasar, tidak mendapat hak langsung atas tanahnya.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Kota Mataram, L. Martawang menyebut Pemkot Mataram telah mengambil ancang-ancang mengendalikan para pengembang membangun kawasan rumah tapak. Dalam situasi yang dilematis ini, komplek bertingkat (apartemen) diharapkan dapat digalakkan.

Sedang dipersiapkan regulasinya terkait hal itu. Saat ini sedang didesain dalam dokumen RPJMD, jika dalam kesepakatan Musrenbang nantinya semua pihak satu suara, selanjutnya diajukan pembentukan Perda.

Pembatasan kepada pengembang membangun rumah tapak ini, diharapkan akan menjadi stimulus kepada pengembangan untuk ikut mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), areal publik, areal pertanian maupaun daerah resapan.
Disadari masyarakat Kota Mataram masih banyak di antaranya yang kekurangan rumah. Datanya, Kota Mataram ini membutuhkan 100.000 unit rumah. Sampai saat ini terdapat kekurangan sekitar 20 persen dari jumlah tersebut.

Mengatasi kekurangan itu, tidak mungkin pemerintah melarang pengembangan menyiapkan perumahan. Hanya saja sekenarionya harus dengan apartemen, sehingga tidak terjadi konversi lahan dari lahan pertanian tersisa menjadi lahan beton.

Dengan pola di atas, L. Martawang katakan tidak ada dilematis, pengembang tidak terbatas menyiapkan komplek tempat tinggal di Kota Mataram. Di sisi lain, lahan pertanian, ruang terbuka hijau dan daerah resapan dapat dipertahankan. (bul)