Bangun PLTN di NTB Butuh Regulasi

Mataram (suarantb.com) – Deputi Manager Hukum dan Humas PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat, Fitrian Adriana mengatakan  pembangunan  Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di  NTB membutuhkan regulasi yang kuat dari pemerintah.

“Regulasi dulu. DPR yang buat regulasi. Jadi kalau PLN tinggal jalan sebagai eksekutor,” kata Adriana ketika dikonfirmasi suarantb.com, Rabu, 13 Juli 2016.

Ia mengungkapkan, regulasi terkait dengan pembangunan PLTN di Indonesia sampai sekarang  belum ada. Dikatakan, pembangunan PLTN di Lombok, NTB masih jauh dari harapan karena kapasitas kebutuhan listrik yang kecil.

Disebutkan, beban puncak di NTB berkisar 210 – 212 MW. Sedangkan tenaga nuklir berkekuatan 500 MW. Jika PLTN yang dibangun maka  dinilai sesuatu yang sia sia, mengingat kebutuhan daerah yang kecil.

Selain itu juga menurut Adriana, satu PLTN  butuh pemeliharaan dan segala macam teknologi lainnya. Tidak terbayangkan jika PLTN yang berkekuatan 500 MW lepas dari sistem PLN sendiri.

Baca juga:  Banyak Dusun Terpencil di Lotim Belum Nikmati Listrik

“Tidak terbayang jika itu hilang dari sistem kami. Sedangkan untuk tahan dengan sistem disini, kami butuh back-up dari berbagai macam pembangkit yang tidak terlalu besar,” jelasnya.

Ia membandingkan pemeliharaan antara sistem nuklir dengan PLTU Jeranjang. Satu PLTU dengan kapasitas 25 MW jika keluar dari sistem  butuh waktu sekitar 12 jam untuk menghidupkan kembali, dan terhitung tidak bisa langsung seluruhnya hanya bisa 10 sampai 20 persen saja.

“Butuh waktu dua minggu hanya untuk menghidupkan daya 25 megawatt pada satu PLTU, tidak terbayang jika 500 megawatt yang hilang,” jelas Adriana. Ia menambahkan PLTN harus kapasitas besar. PLTN juga bukan untuk kapasitas pulau kecil seperti Lombok.

Baca juga:  1.396 RTM di NTB Dapat Sambungan Listrik Gratis

Disamping itu, tidak semua negara yang setuju dengan PLTN. Namun jika pemerintah pusat setuju, maka PLN sebagai eksekutor siap untuk melaksanakan pembangunan PLTN.

“Kalau dari pemerintah sendiri sudah siap kami juga siap. Kalau sudah ada regulasinya, kami sebagai eksekutor pasti akan melaksanakan,” pungkasnya.

Ditanya masalah perencanaan listrik untuk pembangunan NTB kedepan, Adriana mengatakan pihaknya mempersiapkan lebih banyak pembangkit listrik yang tidak menggunakan bahan bakar minyak. Namun pembangkit listrik yang disiapkan menggunakan energi baru terbarukan seperti air dan gas alam.

PLN wilayah NTB sudah punya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Rencana jangka panjang perusahaan dalam 10-15 tahun kedepan sudah ada, dan sudah disetujui pemerintah. (ism)