NTB Punya Prospek di Sektor Keuangan

SEBAGAI daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan, Provinsi NTB menyimpan potensi besar di sektor keuangan. Kehadiran cabang-cabang baru dari perusahaan yang bergerak di industri jasa keuangan dianggap sebagai tren positif yang memperlihatkan besarnya prospek industri ini di NTB.

Pandangan itu dikemukakan oleh Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, dalam Diskusi Terbatas Harian Suara NTB bertema “Peran Industri Keuangan Dalam Pengentasan Kemiskinan di NTB”, Sabtu (25/6).

Amin melihat, terdapat banyak faktor yang menjadi alasan berkembangnya industri jasa keuangan di NTB. ‘’Baik dari sisi aset, pengelolaan dana pihak ke tiga dan penyaluran kreditnya. Ini tiga faktor saya kira menjadi indikator industri keuangan meningkat.’’

Menurut Amin, peningkatan di tiga indikator tersebut harus diiringi dengan tumbuhnya tanggung jawab untuk memberikan manfaat tidak saja dari aspek bisnis. Lebih dari itu, harus ada tanggung jawab untuk bersama-sama pemerintah daerah, memajukan daerah. Dalam hal ini, tanggung jawab itu bisa diarahkan untuk berkontribusi maksimal dalam pengentasan kemiskinan di NTB.

Amin menegaskan, muara dari berbagai kebijakan Pemprov NTB adalah turunnya angka-angka kemiskinan yang menurut data terakhir masih pada posisi 16,54 persen. ‘’Ini merupakan angka komulatif dari kabupaten/kota. Dengan kabuaten/kota, kita juga sudah membangun komitmen melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Sudah berbagai upaya kita lakukan. Membuat program, kegiatan melalui SKPD terkait dan telah menggelontorkan dana Rp 800 miliar,” ujarnya.

Amin menegaskan, meski jumlah dana yang dialokasikan ke penanggulangan kemiskinan mencapai Rp 800 miliar lebih, namun angka itu masih sangat kecil. “Juga dari kabupaten/kota demikian, belum mampu maksimal kita turunkan. Namun, saya kira ini menjadi tantangan kita ke depan dengan semua elemen termasuk dengan perbankan. Apapun yang perbankan lakukan mohon dalam rangka itu (penurunan angka kemiskinan) semua,’’ harapnya.

Amin menyadari, bisnis yang menghasilkan laba adalah tujuan utama industri keuangan. Namun, di samping tujuan itu, menurutnya harus pula dikembangkan tujuan lain, yaitu membantu pemerintah daerah dalam perang melawan kemiskinan.

‘’Tentu itu semua memerlukan komitmen kuat. Karena itu, pemerintah daerah siap untuk bersinergi, kerjasama dan juga secara konkret apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah melalui kerjasama dengan pihak perbankan, asuransi, Pegadaian dan lainnya. Kalau itu dihajatkan, Insya Allah akan menurunkan angka-angka kemiskinan,’’ ujar Amin.

Industri jasa keuangan, menurutnya bisa memberikan kontribusi dalam memaksimalkan akses permodalan untuk masyarakat kurang mampu. ‘’Kredit yang selama ini aksesnya belum maksimal, ini bisa dibuka kerannya sedikit seperti KUR,’’ ujarnya.

Amin menyadari, dalam melaksanakan fungsi pengentasan kemiskinan itu, para pelaku bisnis jasa keuangan tentu juga menghadapi kendala di lapangan. ‘’Karena tidak semua bank bisa menyalurkan KUR. Hanya bank-bank tertentu saja, salah satunya yang punya NPL di bawah 5 persen. Karena itu, yang berkesempatan untuk menyalurkan KUR  mohon ini terus dilakukan. Karena bunganya 9 persen bahkan akan turun lagi menjadi 7 persen,” ujarnya. (tim)