Dukung Zero Waste, Program Selingkuh, Pemdes Bentek Gandeng Posyandu dan Sekolah

Warna Wijaya (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Pemerintah Desa (Pemdes) Bentek, Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara (KLU), telah memulai menggalakkan program Selingkuh (Selamatkan Lingkungan Hidup). Gerakan yang berbasis partisipasi masyarakat itu diawali dengan membentuk Unit Usaha Persampahan pada BUMDes setempat.

Kepala Desa Bentek, Warna Wijaya, Selasa, 10 November 2020 mengungkapkan, program Selingkuh sudah dipaparkan di Pemprov NTB dan mendapat respons positif. Program ini sendiri, dirancang untuk meningkatkan partisipasi kepedulian masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungan di wilayah Desa Bentek.

Iklan

Ia menjelaskan, visi dan misi program Selingkuh akan diterjemahkan oleh BUMDes Desa Bentek. Nantinya, BUMDes yang sebelumnya mengelola unit usaha UMKM dan Waserda, memiliki unit usaha baru yakni pengelolaan persampahan.

Melalui BUMDes, Pemdes akan mengalokasikan anggaran yang bersumber dari ADD untuk mendukung operasional BUMDes. Sebagaimana misi program tersebut, BUMDes nantinya akan bekerjasama dengan masyarakat, kelompok lingkungan desa, dan instansi terkait Pemda Lombok Utara.

Warna Wijaya merincikan, bentuk kerjasama dengan masyarakat dikelola dalam bentuk kemitraan yang saling menguntungkan. Setiap kilogram sampah plastik, maupun sampah eco-break (sampah plastik dalam botol) dihargai dengan standar harga yang ditetapkan pada peraturan pemerintah desa.

“Keterlibatan masyarakat mengumpulkan sampah plastik kita mulai dari lingkungan terkecil, yaitu rumah tangga. Ibu-ibu yang datang ke Posyandu, kita arahkan membawa plastik. Itu nanti yang dibeli oleh BUMDes,” jelasnya.

Langkah serupa juga berlaku untuk anak didik yang ada di sekolah-sekolah se Desa Bentek, baik siswa di tingkat PAUD, TK, SD, maupun SMP dan madrasah. Setiap harinya, siswa diharapkan mengumpulkan atau membawa sampah plastik ke sekolah untuk dibeli oleh BUMDes.

Kendati konsep besarnya sudah tersusun, namun Warna mengaku belum mendapat gambaran terkait alokasi anggaran ADD kepada BUMDes. Pasalnya, kisaran ADD belum dapat dipastikan dari pemerintah kabupaten.

“Untuk anggarannya belum berani kita sebutkan. Tapi saat ini kita sedang menyusun konsep Peraturan Kepala Desa perihal standar harga. Kita juga konsultasi dengan Dinas LH selaku instansi hilir yang membeli plastik yang dikumpulkan BUMDes,” jelasnya. (ari)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional