Dukung ‘’Zero Waste”, KLU Bentuk UPTD Persampahan

Kepala Dinas LHPKP KLU,  H. Rusdi (Suara NTB/dok)

Tanjung (Suara NTB) – Pemkab Lombok Utara berupaya maksimal mendukung program NTB Zero Waste (bebas sampah). Sebagai salah satu wujud dukungan, Pemerintah daerah menyiapkan beberapa instrumen untuk menanggulangi sampah secara maksimal. Salah satu upaya yang dilakukan misalnya, membentuk UPTD sampah yang dikelola dengan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman (LH PKP) Lombok Utara, H. Rusdi, ST. MM., Rabu,  20 Februari 2019 mengakui, pembentukan BLUD UPTD sampah sedang dikonsep. Selanjutnya organisasi ini nantinya akan diajukan ke provinsi untuk mendapat persetujuan lalu di-SK-kan oleh bupati.

Iklan

“Kesiapan anggaran kita untuk 2019, kita memulai menyusun usulan pelaksana teknis semacam UPTD persampahan untuk memperoleh rekomendasi Gubernur. UPTD ini nanti berpeluang menjadi BLUD,” ujarnya.

Rusdi mengisyaratkan, pembentukan UPTD Sampah diharapkan bisa terbentuk di tiap kecamatan. Di mana pengelolaannya dengan sistem BLUD akan mengikuti implementasi BLUD Puskesmas.

BLUD Sampah diperbolehkan untuk menarik anggaran retribusi sampah untuk selanjutnya dikelola secara langsung oleh BLUD untuk kepentingan pengendalian sampah. Retribusi yang masuk ke BLUD tidak serta merta diserahkan ke kas daerah, apalagi harus menunggu persetujuan anggaran dari APBD.

“Yang penting ada SK dari Bupati untuk pengelolaan secara BLUD, dan saya targetkan uji cobanya sampai 2 tahun harus sehat. Makanya ini yang akan kita uji cobakan setelah SK,” tegasnya.

Upaya pengendalian sampah di masyarakat juga melibatkan OPD dan KSM yang saat ini sudah terbentuk 14 lembaga. OPD dimaksudkan adalah OPD yang bersentuhan langsung dengan sumber sampah. Misalnya, Bapenda yang menarik retribusi di pasar harus terlibat langsung mengendalikan sampah di pasar. Begitu pula sampah di puskesmas, rumah sakit dan kantor-kantor pemerintah yang lain.

Sementara di KSM, memilik wewenang mengendalikan sampah sesuai petunjuk yang diatur dalam Perbup Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengendalian Sampah.

“OPD yang bersentuhan dengan sumber sampah kita tekankan harus terlibat. Awalnya Bapenda sempat menolak, sampai saya bilang, buat apa menarik retribusi kalau tidak terlibat mengurangi sampah dari sumber,” bebernya.

Pengendalian sampah secara umum dan dalam jangka panjang, Dinas LH masih menunggu penyerahan masterplan penanganan sampah yang melibatkan kerjasama government to government antara Pemerintah Indonesia dan Denmark. Masterplan yang dibuat oleh NGO Denmark, secara khusus menganalisa persampahan di KLU dengan pola penanganan terintegrasi.

“Termasuk hari ini, seluruh Bupati dan Gubernur se Indonesia dipanggil, diberikan arahan oleh pak Presiden dalam rangka menselaraskan program pusat dan daerah.

Kabupaten harus membuat renstra daerah dengan dasar resntra pusat. KLU sendiri sudah ada proyeksi penanganan dari masterplan bantuan Denmark, hanya saja memang belum diserahterimakan,” tandasnya. (ari)