Dukcapil Dompu Temukan Banyak Pemalsuan KTP

Dompu (Suara NTB) – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu menemukan banyak kasus pemalsuan dokumen data kependudukan. Pemalsuan dokumen kependudukan ini biasanya dimanfaatkan untuk menjadi tenaga kerja ke luar negeri, pengurusan bantuan dan lainnya. Pemalsuan juga dilakukan terhadap surat keterangan, termasuk surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.

Kepala Seksi SIAK Dinas Dukcapil Kabupaten Dompu, Drs Imran kepada wartawan di kantor Bupati Dompu, Rabu, 21 April 2021 mengungkapkan, saat melakukan perekaman dan konsolidasi data KTP el di Saka Desa Manggeasi Dompu menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2021.

Iklan

Temuan ini ketika ada warga yang mempertanyakan alasan KTP tersebut tidak bisa dimanfaatkan untuk mengurus pencairan bantuan. Ketika diteliti, KTP ini dilaminating. Sebelum dilaminating, ditempeli kertas print KTP dan sudah ada perubahan data alamat menjadi di Desa Manggeasi. KTP ini aslinya beralamat Bali 1 Dompu.

Selain KTP, Imran mengaku, pihaknya juga kerap menemukan dugaan pemalsuan pada dokumen lain seperti Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan surat keterangan kematian. Dugaan pemalsuan ini banyak melibatkan pencari kerja ke luar negeri bekerjasama dengan oknum dari PJTKI. Bahkan untuk membuat dokumen asli, tapi datanya yang dipalsukan dengan membuat surat keterangan palsu.

“Surat kehilangan dari kepolisian juga ada yang dipalsukan, surat keterangan dari Desa untuk keterangan kematian suami atau istri juga ada,” ungkap Imran.

Diakui Imran, banyak institusi pemerintah dan negara belum terkoneksi soal data kependudukan. Termasuk dengan Kemenkum HAM untuk pengurusan pasport di kantor Imigrasi dan kementrian sosial untuk bantuan. Sementara dengan perbankan dan KPU sudah terkoneksi datanya. Ketika diimput NIK pada sistemnya, maka akan muncul nama dan alamatnya. “Kita tetap dapat surat dari kantor Imigrasi yang mempertanyakan keabsahan dokumen kependudukan dari mereka yang mengurus pasport,” katanya.

Untuk pelaksanaan Pilkades serentak pada 16 Desa se Kabupaten Dompu, Imran mengaku, pihaknya telah turun melakukan perekaman dan konsolidasi data kependudukan dengan mengunjungi Desa yang melaksanakan Pilkades. Termasuk Desa – Desa pemekaran yang masih dengan alamat Desa awal, diubah agar sesuai alat Desa saat ini. seperti Desa Soro Barat pemekaran dari Desa Soro kecamatan Kempo, dan Desa Anamina pemekaran dari Desa Banggo kecamatan Manggelewa.

 “Alhamdulillah sudah kita turun. Capaiannya sekitar 98 persen dan sudah langsung dicetakkan KTP-nya. Karena sekarang itu, sudah ndak boleh pake surat keterangan domisili, harus dengan KTP elektronik. Yang belum kita turun itu di Desa Huu karena ditolak oleh panitia dan perangkat Desa untuk menghindari pemanfaatan warga pendatang yang mengurus pindah kependudukan,” ungkap Imran. (ula)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional