Dugaan TPPU BUMD Naik ke Penyidikan, Penetapan Tersangka Menyusul

Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov NTB ditingkatkan statusnya ke penyidikan. Hanya saja, sejauh ini belum  ditetapkan tersangka karena masih proses pendalaman penyidikan.

Penetapan naik ke penyidikan diawali gelar perkara Kamis, 11 Oktober 2018 lalu oleh Pidsus Kejati NTB. ‘’Setelah disepakati, per hari ini (kemarin), kasus TPPU sudah naik ke tahap penyidikan,’’ ujar Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH, Senin, 15 Oktober 2018. Pertimbangan peningkatan status setelah cukup bukti di tahap penyelidikan.

Iklan

Posisi kasus ini masih penyidikan umum. Sehingga belum bisa ditetapkan siapa saja pihak yang paling bertanggung jawab (tersangka). Dalam pemeriksaan berikutnya, menurut Aspidsus, akan diperkuat lagi bukti dan keterangan saksi. Kemudian dilanjutkan dengan gelar perkara untuk disusul dengan penetapan siapa tersangkanya.

‘’Kita penyidikan umum dulu. Dari penyidikan itu kita lihat, seperti apa  dan siapa tersangkanya,’’ kata Aspidsus. Ia memberi gambaran, calon tersangka memungkinkan dari berbagai kalangan. Mengingat kasus itu juga terdapat tindak pidana awal, terkait kasus korupsi. Terbuka peluang, tersangka dalam kasus  pemberian kredit bermasalah itu juga jadi  tersangka dalam kasus yang sama.

‘’Bisa jadi nanti tersangkanya sendiri-sendiri (kasus TPPU dan kasus awal). Atau yang jadi tersangka di pidana awal, akan jadi tersangka juga di TPPU, bisa juga seperti itu,’’  ungkapnya.

Selanjutnya yang dilakukan adalah fokus mengejar aliran dana TPPU tersebut. Sejauh ini Kejati belum membuka apa saja aset dan  alur aliran dana hasil dugaan pencucian uang salah satu BUMD NTB tersebut. Alasannya masih dalam pengembangan di tingkat penyidikan. Aset yang ditemukan berupa tanah dan bangunan adalah agunan untuk jaminan kredit dalam tindak pidana awal. Rencananya  akan dilakukan penyitaan barang bukti.

Sementara untuk tindak pidana pencucian uang,  konteksnya menurut Aspidsus, fokus pada pencairan bertahap Rp6,2 miliar. Uang itu tidak sesuai peruntukan dan diduga digunakan untuk kepentingan lain.

‘’Ketika kredit Rp6,2 miliar itu cair,  dia pakai apa saja uang itu?  Itulah TPPU-nya. Dalam kasus ini, uang itu yang kita selamatkan. Kalau dipakai untuk belanja dan transfer ke keluarga atau debitur, kita lacak terus ke sana,’’ paparnya.

Tidak menutup kemungkinan dana bertahap pencairan Rp3 miliar, Rp1 miliar, Rp1,5 miliar, Rp500 juta dan Rp200 juta itu dibagi-bagi ke keluarga dan kolega calon tersangka. Ini akan terlacak dari proses transaksi berdasarkan dokumen dari PPATK.  ‘’Jadi uangnya bisa jadi bergerak terus, kita cek terus kemana penggunaannya. Siapa terlibat,’’ tandasnya.  (ars)