Dugaan Tipikor Dermaga Labuhan Haji, Kejari Lotim Periksa Rekanan

Kolam labuh dermaga Labuhan Haji, Minggu, 7 Maret 2021, tampak hening tanpa aktivitas bongkar-muat di dalamnya. Kolam ini menyimpan masalah serius, terutama pada proyek pengerukannya, dan saat ini Kejari Lombok Timur terus memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat di dalamnya.(Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) terus melakukan pemeriksaan secara maraton dalam dugaan Tipikor proyek kolam labuh dermaga Labuhan Haji. Senin, 8 Maret 2021, Kejari Lotim memeriksa Direktur PT. Guna Karya Nusantara asal Bandung inisial, DM selaku rekanan dalam proyek senilai Rp38,9 miliar tersebut. Pemeriksaan pihak rekanan ini setelah dua kali mangkir dari penyidik.

Kepada Suara NTB, Kasi Intelijen pada Kejari Lotim, Lalu M. Rasyidi, mengatakan bahwa pemeriksaan rekanan merupakan pemeriksaan lanjutan dari sejumlah saksi yang lebih dahulu diperiksa, seperti mantan Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan, mantan Sekda Lotim, H. Rohman Farly, dan pihak bank dan beberapa pihak terkait lainnya.

Iklan

Pihak rekanan diperiksa dari pukul 14:00 wita hingga pukul 16:45 wita.Dalam agenda pemeriksaannya sebagai saksi ini, pihak rekanan dicecar sebanyak 32 pertanyaan oleh penyidik Kejari Lotim.”Kami baru selesai melakukan pemeriksaan ini sore hari,” katanya.

Selanjutnya, kata Rasyidi, pihaknya tengah mengagendakan pemeriksan untuk sejumlah pihak terkait. Misalnya pada, Selasa besok (hari ini,red),  diagendakan untuk pemeriksaan pejabat pembuat komitmen (PPK) inisial N. Sementara untuk pihak asuransi yang sudah dipanggil, belum ada konfirmasi dari pihak yang bersangkutan. “Besok (hari ini,red) rencana agenda pemeriksaan PPK,”ungkapnya.

Diketahui dalam mega proyek pengerukan kolam labuh Pelabuhan Labuhan Haji, pihak Kejari Lotim menemukan indikasi kerugian negara yang cukup fantastis, sekitar Rp9 miliar lebih baik dari kerugian negara dan denda dari nilai anggaran Rp38,9 miliar. Namun sayangnya proyek ini sama sekali tidak dikerjakan padahal pihak kontraktor sudah menerima uang muka sebesar 20 persen dan dilakukan pemutusan kontrak kerjasama.

Sementara persoalan tersebut tak sampai di sana, Pemkab Lotim kemudian melakukan penagihan uang muka ke BNI Bandung selaku bank penjamin waktu itu. Sayangnya, pihak bank tak kunjung mencairkan dengan berbagai alasan hingga akhirnya Pemkab Lotim menempuh upaya hukum.Gugatan itu ditujukan ke PT Guna Karya Nusantara dan pihak bank hingga sampai saat ini belum ada kepastian pengembalian uang muka tersebut.(yon)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional