Dugaan Pungli Sertifikat PTSL, Ratusan Warga Kembang Kerang Daya Gedor Kantor Desa

Ratusan masyarakat Desa Kembang Kerang Daya menggedor kantor desa setempat terkait dugaan pungli PTSL, Jumat, 28 Februari 2020. (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Ratusan warga Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lotim menggedor kantor desa setempat, Jumat, 28 Februari 2020. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat ini menyusul atas dugaan pungutan liar (Pungli) yang diduga dilakukan oleh kepala desa (kades) kepada masyarakat dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Pertemuan antara Kades dan warga sempat memanas serta mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Ratusan warga yang sebelumnya sudah menyerahkan uang sejak tahun 2017-2018, mempertanyakan program tersebut lantaran hingga saat ini sertifikat tidak kunjung diterimanya. Untuk itu, masyarakat meminta supaya uang yang sudah disetorkan waktu itu ke pemerintah desa melalui kepala dusun, supaya dikembalikan.

Iklan

Ironisnya, permintaan biaya untuk pembuatan sertifikat yang dilakukan pada tahun 2017-2018 terkesan fiktif. Pasalnya, pada saat itu pemerintah Desa Kembang Kerang Daya tidak mendapat program PTSL dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lotim. Sementara pemerintah desa waktu itu memungut ke masyarakat dengan total mencapai hingga Rp800 ribu per orang.

Ketua Forum Aliansi Masyarakat Desa Kembang Kerang Daya, Burhanudin, mengatakan jika selama ini, Kepala Desa Kembang Kerang Daya, Daeng Muzakir Muhtar, SE, dinilai tidak transparan dalam pengelolaan anggaran di desa. Termasuk dalam memungut biaya pembuatan sertifikat yang keberadaan dari uang tersebut tidak diketahui sampai saat ini. Sementara dalam program PTSL yang didapatkan untuk tahun 2019, pemerintah desa kembali melakukan pungutan kepada masyarakat sebesar Rp350 per orang. “Perdesnya tidak ada, tiba-tiba meminta pungutan lagi sebesar Rp350,”jelasnya.

Sementara dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, biaya pembuatan PTSL gratis atau tanpa adanya pungutan biaya kepada masyarakat. Sehingga kembali kepada kebijakan kepala desa apakah mengakomodir pembiayaan itu atau memungut kepada masyarakat sebagai pendapatan asli desa (PADes) serta tidak boleh melebihi besaran Rp350 ribu. Akan tetapi, pungutan yang dilakukan itu harus dikuatkan dengan Perdes yang disepakati oleh BPD. Termasuk apabila ada Perdes, besarannya tidak mengambil nominal tertinggi.
“Tapi ini Perdesnya tidak ada. Tiba-tiba memungut Rp350 ribu. Sementara masyarakat meminta Rp150 ribu bahkan gratis apabila ada Perdes. Selain itu, uang yang tahun 2017-2018 yang dipungut untuk pembuatan sertifikat juga entah kemana,” tanyanya.

Atas kondisi ini, masyarakat Desa Kembang Kerang Daya berjanji akan kembali melakukan unjuk rasa ke kantor desa selama kepala desa tidak mengembalikan uang masyarakat yang sebelumnya diambil. Bahkan masyarakat akan membawa persoalan ini ke ranah hukum karena diyakini sudah terang-terangan melakukan pungutan tanpa dasar hukum yang jelas. “Kita akan bawa ke ranah hukum. Kita punya bukti dan saksi-saksi yang cukup untuk penyelesaian persoalan ini secara hukum,”tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kades Kembang Kerang Daya, Daeng Muzakir Muhtar, membantah melakukan pungli untuk pembuatan PTSL. Pungutan Rp350 ribu untuk biaya pembuatan itu sudah memiliki Perdes yang jelas. Daeng Muzakir mengaku baru mengetahui adanya pungutan sebesar Rp450 per orang. Sehingga ia meminta supaya masyarakat tidak terlalu percaya atas informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya.

Adapun untuk kouta PTSL yang didapat Desa Kembang Kerang Daya untuk tahun 2019 sebanyak 2.950 sertifikat. Sertifikat itupun sudah ready dan siap untuk dibagikan. Sertifikat yang sudah tertebus sekitar 350 sertifikat dengan rinciannya yang sudah jelas. “Untuk sertifikat yang belum keluar itu, bisa saja alas haknya yang belum lengkap,”jelasnya.

Terkait pungutan Rp800 ribu yang dilakukan oleh pemerintah desa pada tahun 2017-2018, Daeng Muzakir mengakui melakukannya. Namun itu sudah ada Perdes yang mengaturnya tentang jual beli dan alas hak. “Dulu memang kita tarik Rp800 ribu. Tapi belum masuk program PTSL,”akunya.

Eksekusi dari pungutan Rp800 ribu itupun, katanya sudah ada. Sejumlah sertifikat sudah keluar bahkan sudah dibagikan ke masyarakat. “Untuk PTSL itu, yang kita usulkan sekitar 1.000 lebih. Namun pengukuran mencapai 2.950 sertitikat,”jelasnya. (yon)