Dugaan Pungli Sertifikasi Guru TK akan Diusut

Mataram (Suara NTB) – Dugaan pungutan liar (pungli) pada sertifikasi guru TK di Dinas Pendidikan Kota Mataram terus berlanjut. Inspektorat juga akan lebih awal mengusut kasus tersebut. Praktik ilegal tersebut dduga diimanfaatkan oleh oknum pejabat dengan membentuk pusat kegiatan guru (PKG).

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, H. Makbul Ma’shum dikonfirmasi pekan kemarin tak menduga ada praktik tersebut. Sebab, dugaan potongan ataupun pungutan terhadap guru dan sertifikasi guru TK masuk kategori pungli. Inspektorat akan segera menelusuri indikasi pelanggaran tersebut.

Iklan

“Tentunya sangat disayangkan jika hal tersebut betul – betul terjadi,” kata Makbul.

Modusnya, guru TK yang menerima tunjangan sertifikasi diminta mengeluarkan iuran. Iuran itu digunakan untuk operasional. Pungutan yang ditarik tergantung status kepegawaian guru TK. Yang berstatus pegawai negeri sipil mengeluarkan Rp175 ribu. Non PNS ditarik antara Rp75 ribu – Rp100 ribu.

Keberadaan PKG ini dinilai ilegal. Sebab, sudah ada wadah guru TK yakni Ikatan Guru Taman Kanak – Kanak Indonesia. Dan, ini juga sudah dibentuk sampai bagian kecil di gugus tempat guru berkumpul. Kalkulasi uang terkumpul dari pungutan tersebut tidak disebutkan detail. Tetapi pungutan dilakukan oknum pegawai salah satu bidang di Dikbud terhitung empat kali.

Inspektorat belum mengetahui modus pemotongan sertifikasi guru TK tersebut. Pihaknya belum menerima laporan baik baik melalui Inspektorat dan ke Sekretariat Tim Saber Pungli. Namun demikian, jika diperlukan bisa saja menerjunkan Tim Saber Pungli Kota Mataram menelusuri dugaan tersebut.

“Sejauh ini belum ada laporan kita terima,” akunya. Jika ada laporan, nanti ditelusuri. Dari hasil penelusuran tersebut kemudian baru Inspektorat akan melakukan langkah selanjutnya. Apakah perlu Pemeriksaan Khusus atau Pembinaan atau diperlukan campur tangan Tim Saber Pungli. (cem)