Dugaan Pungli Dikbud Kota Mataram, Penyelidikan Berlanjut ke Sertifikasi Guru TK

Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri Mataram membuka peluang memperluas penyelidikan dugaan pungli di lingkup Dikbud Kota Mataram. Selain dugaan pungli di SD dan SMP, indikasi yang sama juga terjadi pada proses sertifikasi  guru di tingkat Taman Kanak – kanak (TK)

‘’Jika ada bukti kuat, tidak menutup peluang itu kita usut,’’ ujar Kasi Intel Kejari Mataram, Agus Taufikurrahman, SH kepada Suara NTB akhir pekan kemarin.

Iklan

Namun sementara ini, pihaknya masih fokus pada penyidikan dugaan pungli tingkat SD dan SMP se Kota Mataram. Karena pertimbangan kasus ini sudah menetapkan Sud, Kadis Pendidikan Kota Mataram sebagai tersangka.

Modusnya, diduga guru TK yang menerima sertifikasi diminta mengeluarkan iuran. Iuran itu diperuntukan operasional Pusat Kegiatan Guru (PKG) di kecamatan. Pungutan yang ditarik tergantung status kepegawaian guru TK. Yang berstatus Pegawai Negeri Sipil mengeluarkan Rp 175 ribu. Non PNS ditarik antara Rp 75 ribu – Rp 100 ribu.

Keberadaan PKG ini dinilai ilegal. Sebab, sudah ada wadah guru TK yakni Ikatan Guru Taman Kanak – Kanak Indonesia. Ini juga sudah dibentuk sampai bagian kecil di gugus tempat guru berkumpul. ‘’Guru TK minta PKG dibubarkan,karena dinilai ilegal,’’ ujar sumber Suara NTB.

Kalkulasi uang terkumpul dari pungutan tersebut tidak disebutkan detail. Tetapi pungutan dilakukan oknum pegawai salah satu bidang di Dikbud terhitung empat kali.

Asisten I Kota Mataram yang juga Tim Saber Pungli Kota Mataram, Ir. Lalu Martawang mengakui, telah menerima laporan tersebut. Pihaknya telah mengklarifikasi langsung ke Kepala Dinas Pendidikan, H. Sudenom. Tetapi, dibantah.

‘’Info itu sudah saya cek kemarin dan dibantah oleh Kadisdik,’’ jawab Martawang, Sabtu, 26 Mei 2018 pekan kemarin. Katanya, komitmen pemberantasan pungli sangat jelas di Pemkot Mataram. Bahwa, praktik ilegal dalam seluruh pelayanan publik tidak boleh terjadi.

Ditegaskan Martawang, jika itu benar terjadi, ia mempersilakan dilaporkan ke Inspektorat Kota Mataram sebagai Sekretariat Tim Saber Pungli.  Pelaporannya bisa melalui SMS dan dijamin kerahasiaan pihak pelapor supaya segera ditindaklanjuti.

‘’Pihak Pemkot sudah melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap persoalan pungli. Mestinya, semua memahami dan menyadari bahwa persoalan ini merupakan konsen kebijakan yang harus diatensi oleh semua pihak. Terutama pemberi layanan publik untuk dapat menghindari perilaku pungli,’’ tegasnya.

‘’Untuk itu, sebaiknya segera dilaporkan saja jika isu pungli tersebut. Jika benar ada sesuai mekanisme yang sudah kami siapkan.  Tim Saber Pungli bisa menindaklanjutinya dan mengambil tindakan tegas,’’ tambahnya.

Pengungkapan modus pungli di Disdik tidak diungkapkan oleh Martawang. Namun demikian, ia menyampaikan bahwa khusus sertifikasi guru sudah jelas nominal yang diterima oleh guru. Artinya, angka yang ditransfer bank penyalur sama. Tidak mungkin kemudian dilakukan pemotongan.

Sudenom yang berusaha dikonfirmasi enggan bertemu. Meskipun demikian, Suara NTB berusaha meminta keterangan dengan menghubungi ke nomor teleponnya. Hingga berita ini ditulis, Kadis Pendidikan Kota Mataram ini, enggan merespons termasuk tidak menjawab pertanyaan yang dikirim lewat pesan singkat. (ars/cem)