Dugaan Perusakan Gerbang Kantor DPRD NTB, Sejumlah Mahasiswa Dipanggil Polda

Sejumlah mahasiswa terduga pelaku perusakan gerbang kantor DPRD NTB, didampingi kuasa hukum dari BKBH Unram saat mendatangi Polda NTB untuk dimintai keterangan.(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Peristiwa peerusakan gerbang Kantor DPRD Provinsi NTB yang diduga dilakukan oleh sejumlah oknum massa aksi demonstrasi pada tanggal 28 Juli lalu, telah resmi dilaporkan ke Polda NTB oleh pihak Sekretariat DPRD. Kasus tersebut kini sudah naik ke tahap penyidikan.

Sekitar empat orang yang masih berstatus mahasiswa yang tergabung dalam massa aksi demonstrasi 28 Juli tersebut sudah dipanggil sebagai saksi oleh Reskrimum Polda NTB untuk diambil keterangannya atas peristiwa tersebut.

Iklan

Keempat mahasiswa yang dipanggil Polda NTB pada Senin, 23 Agustus 2021 didampingi tim kuasa hukum dari BKBH Unram yang dipimpin Yan Mangandar Putra. Dia menyampaikan bahwa mahasiswa yang ia dampingi sangat siap untuk menghadapi kasus tersebut.

“Adik-adik (mahasiswa) ini tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan sama sekali untuk menghadapi kasus ini. Karena mereka tidak korup, tidak maling atau melakukan kejahatan yang lainnya. Tapi yang mereka lakukan hanya menyampaikan aspirasi masyarakat yang menjadi temuan mereka di lapangan,” ujar Yan Mangandar.

Meskipun demikian, Yan Mangandar sangat menyayangkan laporan tersebut dilakukan oleh DPRD NTB. Karena menurutnya hal itu mengindikasikan bahwa DPRD sebagai lembaga demokrasi sangat anti kritik. “Sekwan DPRD ini baper, beliau masih sensitif terhadap kritikan, DPRD ini lembaga demokrasi, tapi sampai melaporkan masyarakat karena menyampaikan kritikan. Kami menilai keputusan (laporan) ini berlebihan atau “lebay” sebagai bentuk anti kritik,” ujarnya.

Pihaknya juga melihat kondisi gerbang yang dirusak dalam keadaan sudah rusak dengan kondisi berkarat, rapuh dan bengkok. Selain itu pihaknya juga melihat ada kesan upaya pembiaran dari aparat, yakni pihak kepolisian dan satpam yang ada di lokasi saat itu membiarkan massa aksi mendorong hingga gerbang terjatuh tanpa ada upaya melarang agar masa aksi tidak terus mendorong gerbang karena ditakutkan akan rusak.

“Karena itu kami dari tim kuasa hokum cukup kecewa, kami melihat kasus ini terlalu dipaksakan dan laporan ini juga terlalu berlebihan. Karena itu kami menyimpulkan sejak awal sudah ada upaya untuk mengkriminalisasi Aliansi yang sedang menunaikan haknya menyampaikan pendapat,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, Mori Hanafi menyampaikan bahwa pada dasarnya mereka juga sangat menyayangkan insiden perusakan pagar gerbang gedung DPRD tersebut oleh aksi demonstrasi yang jumlah massanya tidak terlalu banyak.

“Terus terang proses hukum ini juga sesuatu hal yang tidak kita inginkan, tapi mungkin ini untuk membangun efek jera. Terus terang saya akan bicarakan permasalahan ini dalam rapat pimpinan bersama Sekretaris dewan, sambil kita akan lihat perkembangan terakhirnya,” jelas Mori. (ndi)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional