Dugaan Penyimpangan Proyek

Kepala BPK Perwakilan NTB, Hery Purwanto (kiri bersama Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/dok)

DALAM Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pengelolaan keuangan, BPK menemukan masalah pada banyak item pekerjaan  di Pemprov NTB dan hampir seluruh  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten dan kota di NTB. Terkait temuan berpotensi kerugian negara itu, diberi kesempatan penyelesaian selama 60 hari dengan berbagai rekomendasi.

Menurut Kepala BPK NTB Hery Purwanto, temuan itu terakumulasi dalam LHP untuk Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu(PDTT) dan audit kinerja pemerintahan se-NTB. Laporan audit untuk penggunaan anggaran tahun 2017 dan semester I tahun anggaran 2018.

Iklan

‘’BPK NTB menyerahkan delapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PDTT atas Belanja Modal TA 2018.  Delapan LHP yang diserahkan kepada tujuh entitas ini seluruhnya memperoleh kesimpulan Sesuai Kriteria dengan Pengecualian,’’ kata Kepala BPK kepada Suara NTB Sabtu (15/12).

Delapan LHP yang diserahkan kepada tujuh entitas ini, didorong pihaknya agar mendapat perhatian  dari kepala daerah dan ketua DPRD setempat.

Rinciannya, temuan atas belanja m  Provinsi NTB, terkait pembayaran PPh 22 penyedia yang dibebankan dalam nilai kontrak pekerjaan. Ini terkait pengadaan alat praktik SMK Nautika Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).  Kemudian, jasa penerimaan dan layanan tambahan dalam pekerjaan pengadaan PC Unit/komputer Client dan kelengkapannya untuk SMA pada Dikbudtidak dilaksanakan sesuai kontrak. Selanjutnya jadi temuan terdapat kelebihan pembayaran atas 42 Paket pekerjaan pada sembilan OPD.

Semetara di Kabupaten Sumbawa, temuan terkait pergantian tenaga ahli yang tidak sesuai kualifikasi pada pengadaan jasa konsultasi penyusunan feasibility study dan master plan pembangunan rumah sakit daerah setempat. Kemudian ada temuan kekurangan volume atas 16 paket pekerjaan pada sembilan OPD. Ditemukan juga adendum kontrak tidak sesuai ketentuan pada pembangunan dua unit Bangunan SIKM. Juga ada temuan keterlambatan penyelesaian tiga paket pekerjaan pada tiga OPD belum dikenakan denda keterlambatan.

Temuan di Kabupaten Bima, terdapat pelaksanaan sembilan pekerjaan pada empat OPD tidak sesuai kontrak. Pertanggungjawaban pengadaan buku BOS tidak sesuai kondisi lapangan.  Kemudian di Kota Bima, pelaksanaan tender pengadaan lampu jalan  di Jalan Gatot Soebroto tidak sesuai ketentuan.

Kualitas pekerjaan pembangunan Wisata Kolo tidak sesuai kontrak dan  kekurangan volume atas 22 paket pekerjaan pada lima OPD serta pemborosan atas satu paket pekerjaan pada satu OPD.

Kemudian  Kabupaten Dompu, temuan pada masalah pembebasan tanah yang dilakukan pemerintah tahun 2018 tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.  Juga temuan kekurangan volume atas 31 paket pekerjaan pada tujuh OPD. Masalah lain, kemahalan harga atas pekerjaan pengadaan mesin perajang tembakau pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Temuan lain, terdapat perbedaan spesifikasi teknis atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan jembatan timbang kontrak dengan Dinas Perhubungan.  Pengadaan buku Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) kurang dikenakan denda keterlambatan dan kekurangan volume pekerjaan. (ars)