Dugaan Penyimpangan DD di Lobar Diadukan ke Inspektorat

Bagus Dwipayana. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Inspektorat Lombok Barat (Lobar) menerima tiga hingga empat aduan dari masyarakat perihal dugaan penyimpangan dana desa (DD). Selain aduan dari masyakarat, pihak Inspektorat juga menerima permintaan audit dari pihak Aparat Penegak hukum (APH). Pihak inspektorat pun menindaklanjuti dengan melakukan audit khusus dengan tujuan tertentu terhadap persoalan DD tersebut.

Inspektur Pembantu (Irban) V pada Inspektorat Lobar Bagus Dwipayana mengatakan pengaduan yang masuk di tahun 2021 ada tiga sampai empat aduan. “Tahun ini ada masuk tiga-empat aduan ke kami, dari APH juga ada yang masuk,” jelas Bagus, ditemui Kamis, 17 Juni 2021. Rata-rata yang diadukan oleh masyarakat, meminta agar Anggaran desa (DD) diaudit. Dari APH, meminta bantuan ke Inspektorat untuk melakukan audit khusus terhadap DD yang masuk ke APH.

Iklan

Dikatakan, telah ada ada kerjasama Inspektorat dengan aparat penegak hukum (APH), apabila terjadi kasus di desa, APH bisa meminta bantuan audit ke Inspektorat. Permintaan audit APH ini bersifat khusus tujuan tertentu. Artinya semua pekerjaan di desa akan diperiksa.

Lebih lanjut menurut dia, aduan dari masyarakat ini belum tentu benar atau tidak. Untuk memastikan itu dilakukan pemeriksaan atau audit. Untuk diketahui, DD sejumlah desa  masing-masing Desa Selat kecamatan Narmada dan Kedaro kecamatan Sekotong . Nilai kerugiannya mencapai ratusan juta rupiah. persoalan ADD dan DD dua desa ini tengah diusut oleh aparat berwajib.

Terpisah, Kepala Dinas PMD Lobar, Heri Ramadhan mengatakan terkait persoalan ADD dan DD di dua desa itu ada yang tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan hasil audit Inspektorat yang diterima pihaknya, ditemukan indikasi kerugian negara sehingga diberikan kesempatan bagi para pihak terkait untuk mengembalikan. Hanya saja kerugian negara tidak dikembalikan semuanya sampai batas waktu yang ditentukan selama tiga bulan. “Karena tidak diselesaikan ya dilanjutkan proses dugaan pidana ke APH. Intinya kami menghormati proses hukum yang sedang berlangsung,” jelas Heri.

Dikatakan sebenernya para pihak yang tersangkut sudah diberikan kesempatan mengembalikan kerugian. Sehingga setiap laporan ke APH masalah DD tidak serta merta diproses. Namun laporan atau aduan itu dilimpahkan proses pertama ke inspektorat untuk diaudit. Kalau ada indikasi kerugian negara maka diberikan kesempatan untuk mengembalikan selama tiga bulan. Kalau tidak ada iktikad baik untuk mengembalikan atau tidak sepenuhnya bisa diganti maka barulah dilanjutkan proses hukum.

Berbeda kalau ada niat jahat dan menggelapkan uang serta kena operasi tangkap tangan (OTT), maka itu langsung diproses tidak ada kesempatan mengembalikan kerugian negara. Karena mengacu SE Kapolri dan Kejagung, bahwa persoalan laporan masyarakat soal dugaan Pidana korupsi DD kesempatan pertama diberikan kepada Inspektorat untuk melakukan Audit. “Kecuali OTT itu langsung ditangkap,” tegas dia. (her)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional