Dugaan Penyimpangan Bantuan, Polisi Segera Klarifikasi Pimpinan Baznas Lotim

Baznas

Selong (Suara NTB) – Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lombok Timur (Lotim) selaku penghimpun dan penyalur dana umat saat ini menjadi sorotan. Pasalnya, dana umat yang semestinya disalurkan kepada yang berhak berdasarkan ketentuan yang ada itu disalurkan juga ke pihak lain, seperti ke lembaga penyiaran publik (LPP) Selaparang TV yang merupakan televisi milik Pemkab Lotim. Terkait hal ini, aparat kepolisian segera melakukan pemanggilan dan klarifikasi terhadap pimpinan di Baznas Lotim.

Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. I Made Yogi Purusa Utama,SIK, mengaku akan menyiapkan dokumen dalam kasus yang tersebut. Selanjutnya akan dilakukan pemanggilan terhadap pihak terkait baik dari Baznas di antaranya Ketua Baznas Lotim dan para wakil- wakilnya. Pemanggilan itu, sudah semestinya dilakukan berdasarkan pengaduan dan laporan yang diterima.

Iklan

“Apapun bentuk laporan itu, sudah semestinya kita tindaklanjuti. Termasuk dugaan penyelewengan penggunaan dana Baznas ini,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua III Baznas Lotim, M. Nazri, mengaku jika penyaluran dana Baznas Lotim sudah sesuai aturan, termasuk ke Unit Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (UPEM). Itu semacam diberikan pinjaman kepada para pengusaha kecil dengan tanpa bungan dan tanpa potongan. “Tidak ada dana Baznas yang disalurkan ke OPD sebagaimana informasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, dalam pengelolaan dana zakat ada yang sifatnya konsumtif dan produktif. Untuk konsumtif diberikan bagi habis kepada delapan asnab. Sementara untuk ekonomi produktif, visi yang tertuang di dalamnya yakni mengubah mustahik menjadi muzakki. Untuk itu, survei menunjukkan bahwa cara terbaik yakni diberikan dengan model pinjaman, bukan modal hibah.

Untuk itu, Baznas se-Indonesia memberikan pinjaman itu untuk kemudian dilakukan pembinaan. UPEM itu memberikan pinjaman kepada pengusaha kecil dengan tenggat waktu 10 bulan dengan setiap bulan dikembalikan 10 persen dengan sistem pembinaan dilakukan.

Untuk kasus dana yang diberikan ke LPP Selaparang TV, M. Nazri mengaku hal tersebut benar adanya. Hal tersebut dikarenakan membantu antar sesama, di mana pada saat itu pada bulan Ramadhan dan terdapat program untuk syiar Ramadhan sementara dana untuk Selaparang TV belum keluar dari pemerintah daerah. Nazri juga mengakui tidak ada aturan untuk dana tersebut diberikan ke LPP Selaparang TV baik dari hukum agama maupun Baznas sendiri. “Kita hanya membantu dan jelas pengembaliannya. Bukan untuk bisnis,” jelasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori mengungkapan bahwa perlu dilakukan review ulang fungsi, tugas dan wewenang Baznas. Apabila mengambil analog dari nama Baznas yaitu, Badan Amil Zakat Infak dan Sedakoh. Maka sudah tentu fungsi dan tugasnya tidak terlepas dari nama tersebut. Sementara apabila adanya tugas-tugas lain yang dilakukan oleh Baznas, maka sudah tentu patut dipertanyakan.

Dalam sistem pengelolaan Baznas, lanjutnya, semestinya tidak diperbolehkan keluar dari konteks tersebut. Kecuali Baznas membuat badan usaha simpan pinjam. Namun itu kembali menjadi pertanyaan apakah diperbolehkan atau tidak dana zakat tersebut dipinjamkan. Maka dari itu, Ketua DPD Partai Golkar Lotim ini meminta supaya bupati harus tegas terhadap permainan-permainan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.  (yon)