Dugaan Penyewaan Aset di Bawah Tangan, KPK Tunggu Hasil Review SKK dari Kejati NTB

Aida Ratna Zulaiha (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – KPK bersama Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, meninjau langsung aset daerah seluas 65 hektare yang dikerjasamakan dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI), Senin, 23 November 2020 siang. Kondisi di lapangan, di lahan milik Pemprov NTB tersebut telah berdiri bangunan permanen untuk aktivitas bisnis, seperti hotel, cafe, rumah makan, bar dan restoran.

Ditanya mengenai adanya dugaan penyewaan aset di bawah tangan oleh PT. GTI, Koordinator Supervisi dan Pencegahan Wilayah III KPK, Aida Ratna Zulaiha mengatakan, hal tersebut akan teridentifikasi setelah dilakukan review atau kajian terhadap Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Gubernur ke Asdatun Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.

‘’Setelah SKK (diberikan gubernur), nanti Asdatun bekerja dengan terstruktur,’’ kata Aida dikonfirmasi usai melakukan tinjauan lapangan, Senin, 23 November 2020 siang kemarin.

Ia menjelaskan, setelah gubernur memberikan SKK ke Kejati NTB. Maka, Pemprov NTB menyampaikan kronologi kerja sama dengan PT. GTI hingga kondisi saat ini. Kemudian Asdatun Kejati NTB akan menganalisis dan memberikan solusi.

Ia mengatakan, persoalan kerja sama aset di Gili Trawangan masih berada di area pencegahan korupsi. KPK mendorong aset Pemda yang ditelantarkan investor tersebut agar ditertibkan kemudian diberdayakan.

‘’Kalau ada kerja sama dengan pihak ketiga, maka tak boleh merugikan Pemda. Juga Pemda tak boleh melakukan pembiaran. Karena pembiaran itu salah satu bentuk potensi korupsi,’’ ucapnya.

Dari sudut pandang KPK, kata Aida, adanya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hilang merupakan salah satu bentuk dari korupsi. ‘’Makanya kita tata, kita arahkan, supaya potensi pendapatan ini bisa masuk ke Pemda sekaligus penataan aset-asetnya,’’ imbuhnya.

Ia mengatakan, kerja sama pemanfaatan aset antara Pemda dengan pihak ketiga harus sama-sama saling menguntungkan keduabelah pihak. Fakta yang ditemukan di lapangan, pihak ketiga dalam hal ini PT. GTI  tidak bisa mengontrol area yang dikerjasamakan. Kewajiban-kewajibannya juga belum dipenuhi.

‘’Intinya kita, nanti bekejasama dengan kejaksaan tinggi. Pemda didampingi Asdatun untuk mengevaluasi kerja sama ini dan mencari solusi terbaik,’’ imbuhnya.

Intinya, kata Aida, persoalan aset di Gili Trawangan tak boleh merugikan masyarakat dan Pemda. Sehingga, harus ada kejelasan buat Pemda bahwa kerja sama ini tidak merugikan Pemda.

‘’Kafe-kafe yang berdiri seharusnya bayar pajak kepada Pemda. Selama ini tidak ada pemasukan sama sekali kepada Pemda,’’ katanya.

Menurutnya, jika aset yang sudah lama ditelantarkan investor tersebut diberdayakan, maka akan  ada pendapatan yang diperoleh Pemda. Soal nasib kerja sama aset di Gili Trawangan, nantinya Asdatun Kejati NTB akan melakukan kajian setelah mendapatkan SKK.

Sebenarnya, Asdatun Kejati NTB  sudah melakukan kajian pendahuluan yang komprehensif  dan sudah dilaporkan ke KPK. Namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki.

‘’Tapi nanti supaya lebih detail solusinya apa, ada SKK yang dilakukan Pemprov kepada Kejaksaan. Di dalam prosesnya itu, selalu koordinasi dengan KPK,’’ terangnya.

Aida kembali menegaskan bangunan-bangunan yang sudah berdiri di lahan milik Pemprov NTB tersebut harus menjadi sumber pendapatan bagi Pemda. Lahan yang masih berada di bawah penguasaan PT. GTI tersebut belum diketahui kemungkinan penyewaan di bawah tangan.

‘’Sekarang ini (lahan) wilayah penguasaannya GTI. Tetapi kita tidak tahu, mungkin ada di bawah tangan, ada transaksi sehingga investor-investor membangun di sini,’’ katanya.

Aida mengatakan, KPK tak akan mengganggu investasi yang ada di sana. Investor atau masyarakat yang sudah membangun tempat usaha untuk bisnis di lahan tersebut tetap masih bisa mengelola. Namun, pola atau mekanisme kerja samanya yang perlu dibuat.

‘’Kita tak ingin bikin gaduh juga. Tidak juga menghambat investasi,’’ tegasnya.

Sementara, Asdatun Kejati NTB, Tende menjelaskan setelah ada SKK dari Gubernur. Maka Pemprov  akan memberikan paparan dari A sampai Z soal kerja sama aset Gili Trawangan tersebut. “Setelah dipaparkan kami evaluasi, kami siapkan laporan khusus,” ujarnya singkat. (nas)