Dugaan Penyelewengan Jaspelkes, Manajemen RSUD Tanjung Kebingungan

Tanjung (Suara NTB) – Munculnya laporan masyarakat ke aparat Polres Lombok Barat (Lobar) terkait alokasi anggaran Jasa Pelayanan Kesehatan (Jaspelkes) RSUD Tanjung tahun 2015 membuat manajemen RSUD kebingungan. Pasalnya, anggaran ini murni anggaran (dapur) RSUD yang muncul dari klaim BPJS maupun pasien mandiri. Serta dalam alokasinya pun sudah sesuai dengan SK Kemenkes, Perbup bahkan Peraturan Direktur RSUD.

Direktur RSUD Tanjung, dr. H. Lalu Bahrudin, menilai laporan ke Polres Lobar belum mempunyai dasar yang kuat. Pasalnya pelapor – dalam hal ini mengatasnamakan masyarakat, belum relevan dengan unsur kerugian yang diduga ditimbulkan. Sebaliknya, Jaspelkes merupakan anggaran yang murni dihasilkan rumah sakit akibat dari penyelenggaraan layanan rumah sakit dari seluruh pasien, baik pasien BPJS maupun pasien mandiri.

Iklan

“Bagian (kerugian) mana yang dipersoalkan, kita juga bingung. Umpama yang dirugikan atau yang keberatan adalah karyawan rumah sakit, masih masuk akal,” ungkap Bahrudin, di ruang kerjanya, Selasa, 6 Desember 2016.

Meski demikian, Bahrudin mengakui dirinya sudah menerima surat pemanggilan sejumlah karyawan RSUD Tanjung dari Polres Lobar. Menanggapi itu, ia mengaku sudah mendisposisikan sejumlah karyawan untuk hadir diklarifikasi sebagaimana diagendakan Polres Lobar, Rabu – hari ini.

Direktur RSUD dalam klarifikasinya ke media, menegaskan Jaspelkes merupakan anggaran internal RSUD. Nominal Jaspelkes yang dihimpun tergantung dari jumlah pasien yang dilayani. “Rata-rata pendapatan Jaspel sekitar Rp 700 juta, bisa juga lebih rendah tergantung jumlah pasien,” imbuhnya.

Dari besaran dana itu, manajemen RSUD Tanjung selanjutnya mengalokasikan anggaran ini sesuai peruntukan yang diatur. Sesuai regulasi, 55 persen dari anggaran itu disisihkan untuk membiayai operasional kebutuhan rumah sakit, termasuk gaji hingga dana kegiatan karyawan, dana talangan sosial kemasyarakatan hingga dana perpisahan dokter spesialis. Sementara 45 persen sisanya dialokasikan kepada seluruh karyawan RSUD, mulai dari direksi, dokter spesialis, perawat, bidan, hingga cleaning service. Namun untuk setiap tingkatan jabatan, memperoleh jaspel berbeda-beda.

Namun dalam kebijakan yang disepakati bersama oleh manajemen RSUD melalui Tim Remunerasi, menyepakati untuk menggunakan persentase minimal yakni 60:40 persen. Pertimbangannya alokasi 60 persen masih diperlukan untuk membiayai kebutuhan operasional RSUD yang cukup besar.

“Kita tidak berani mengambil persentase maksimal (55 persen), sehingga kebijakan yang diberlakukan 60:40, karena kita melihat kebutuhan untuk RSUD. Masih banyak yang kita ambil untuk operasional. Artinya, BPJS maupun pasien umum membayar kita, ini loh hak rumah sakit yang diberikan untuk tenaga medis maupun non medis,” jelasnya.

Ia melanjutkan, dalam proses pemberian jaspel ke karyawan RSUD tidak langsung diklaim bulan itu juga. Misalnya, kata Bahrudin, pelayanan yang dilakukan Januari baru bisa dibayarkan pada bulan Maret bahkan hingga bulan April. Begitu juga dengan bulan-bulan berikutnya, mengalami kemunduran pembayaran, karena proses klaim yang cukup rumit.

“Jadi Jaspel RSUD ini beda dengan Puskesmas yang memakai sistem kapitasi dan nonkapitasi yang diatur dari jumlah penduduk, jumlah dokter dan sebagainya. Kita ndak ada, kita diberi kebebasan kebijakan untuk mengelola sendiri. Umpama sedikit (Jaspel) ya sedikit itu yang kita bagi,” demikian Bahrudin. (ari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here