Dugaan Penyelewengan Dana Tanggap Darurat 2019 Didalami Inspektorat

Jufri. (Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Dana tanggap darurat tahun 2019 untuk penanganan kekeringan tahun 2019 diduga disalahgunakan. Selain bersumber dari APBD Dompu, penanganan tanggap darurat kekeringan ini juga bersumber dari APBD Provinsi NTB sekitar Rp200 juta. Karena didanai dari 2 sumber anggaran, dana tanggap darurat dari APBD Dompu diduga tidak bisa pertanggungjawaban pihak BPBD Dompu.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Dompu, Jufri, ST, MSI yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 30 Juni 2020 mengakui kalau penggunaan dana tanggap darurat kekeringan tahun 2019 lalu saat ini sedang dalam tahap audit khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Dompu. Karena masih dalam proses audit, pihaknya belum mengetahui terkait dugaan penyelewenangan anggaran tersebut sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. “Ini kan sudah dalam pemeriksaan Inspektorat. Jadi hasil pemeriksaan inspektorat itu belum keluar terkait dengan penggunaan tanggap darurat terkait kekeringan,” kata Jufri.

Iklan

Berdasarkan pengakuan bendahara tahun 2019, Jufri mengatakan, semua bukti terkait penggunaan anggaran tanggap darurat kekeringan tahun 2019 sudah ada. Namun dirinya masih harus menunggu hasil pemeriksaan, sehingga bisa ditindak lanjutinya. “Kalau versinya bendahara lama, sudah ada semua bukti – buktinya. Tapi saya harus tetap menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat, baru saya menindak lanjuti ada temuan atau apa nanti,” katanya.

Terkait penggunaan anggaran sebesar Rp133 juta di BPBD Dompu tahun 2019 yang masih diragukan pertanggungjawabannya oleh BPK, Jufri mengaku, pihak Inspektorat Kabupaten Dompu masih menelusurinya dengan pembuktian yang ada. “Selaku Kalak (kepala pelaksana BPBD) hanya bisa memerintahkan Bendahara lama untuk menyiapkan administrasi yang diminta Inspektorat. Jadi, sampai sekarang masih dalam pemeriksaan dengan menunjukan bukti – bukti saja,” terangnya.

Sementara untuk temuan sebesar Rp100 juta lebih yang harus jajaran BPBD Dompu kembalikan ke kas negara, Jufri mengaku, belum menerima rincian dalam bentuk lampiran LHP BPK RI. Sehingga pihaknya belum bisa menindak lanjutinya, sehingga bisa disetorkan ke kas negara. “Sampai sekarang belum dapatkan lampiran LHP tentang siapa menanggung apa,” ungkapnya. (ula)

  Disandera Kasus K2, Bupati Dompu Berharap Kemerdekaan Sejati di HUT RI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here