Dugaan Penggelapan Aset Lombok Barat, Jaksa Petakan Calon Tersangka

Tomo Sitepu (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB menggelar ekspose peyidikan kasus dugaan penggelapan aset Pemkab Lombok Barat di Dusun Punikan, Desa Batumekar, Lingsar, Lombok Barat. Sejumlah nama yang diduga berperan dalam korupsi penggelapan lahan seluas 6,9 hektare itu sudah dipetakan. Demikian juga mengenai kerugian negaranya.

“Tadi sudah ekspose. (Tersangka) Belum ada. Hasilnya masih perlu pengembangan,” ucap Kepala Kejati NTB Tomo Sitepu, Selasa, 21 September 2021 usai memimpin ekspose penyidikan kasus tersebut.

Iklan

Unsur perbuatan melawan hukum sudah ditemukan. Begitu juga dengan indikasi kerugian negaranya. Meski demikian, tim penyidik masih mematangkan bukti-bukti untuk menjerat tersangkanya. “Nanti pasti ada (tersangka),” jelasnya.

Dalam hal menentukan kerugian negara, pihaknya sudah mengajukan permohonan audit. Komponen perhitungannya mengenai nilai tanah. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp6,97 miliar sesuai dengan taksiran nilai tanah.“Tentu dilihat dari nilai appraisalnya berapa,” kata Tomo.

Dalam kasus ini, jaksa penyidik menemukan modus menggugat kepemilikan tanah kebun kelapa tersebut. Pengklaim lahan menggugat penyewa lahan secara perdata. Padahal, lahan seluas 6,97 hektare itu tercatat sebagai aset pada Kartu Inventaris Barang A Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat.

Aset tersebut diserahkan pengelolaannya dalam bentuk sewa kepada IW. IW diberi kewenangan menggarap lahan. Setiap tahun IW hanya perlu membayar sewa. Tapi, setoran mulai mandek di tahun 2017.

Pada tahun tersebut, gugata perdata terhadap kepemilikan tanah masuk ke pengadilan. Penggugatnya, berinisial GHK yang mengklaim tanah itu sebagai tanah warisan. IW, sang penggarap lahan menjadi tergugat. Pengadilan Negeri Mataram menolak gugatan tersebut.

Perkara ini kemudian dibawa ke Pengadilan Tinggi NTB. Hakim banding membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Kemudian menyatakan tanah aset Pemkab Lobar itu adalah milik GHK yang didapat dari orangtuanya bernama GGK.

Meski demikian para pihak ini sudah bersepakat. Kalah menang di pengadilan tanah tetap dibagi-bagi. Penggugat, GHK mendapat 2 hektare, sementara penggarap lahan mendapat 4 hektare. Lahan ini kemudian diduga diperjualbelikan dalam bentuk kaveling. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional