Dugaan Pemotongan TKD Pegawai Dispar Lotim Diminta Diproses Hukum

0
Ilustrasi  (Sumber Foto : Pxhere)

Selong (Suara NTB) – Pemotongan tunjangan kinerja daerah (TKD) pegawai yang terjadi di Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim menjadi sorotan. Dinilai, pemotongan sebesar 10 persen itu sudah menyalahi aturan dan masuk dalam ranah pungutan liar serta pemerasan. Hal tersebut karena tidak aturan yang mengaturnya.

‘’Untuk itu, pemotongan TKD yang dihajatkan untuk memberikan honorer di instansi tersebut harus diproses hukum sebagaimana mestinya,’’ ujar Ketua Forum Rakyat Bersatu (FRB) Lotim, Eko Rahadi,SH, kepada Suara NTB, Rabu, 27 Maret 2019.

IKLAN

Selaku LSM pemantau kebijakan di Kabupaten Lotim, Eko sangat menyayangkan adanya pemotongan TKD itu. Tindakan itu, menurutnya dapat menimbulkan gangguan psikis terhadap bawahannya yang tidak mungkin akan melakukan perlawanan atas pemotongan itu. Sehingga pemotongan TKD yang terjadi di Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim harus diproses hukum. “Apapun alasan dan kesepakatannya itu tidak dibenarkan. Ini jelas perbuatan melawan hukum sehingga harus diproses,”jelasnya.

Langkah ini penting dilakukan agar tidak menjadi prestasi buruk di kalangan pemerintahan lingkup Pemkab Lombok Timur (Lotim). Apalagi pemotongan TKD itu digunakan untuk menggaji tenaga honorer khususnya yang ada di Dinas Pariwisata Lotim yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah, bukan pada instansi itu sendiri. “Kalau daerah tidak mampu menggaji tenaga honorer. Kenapa dilakukan pengangkatan tenaga honorer,” tanyanya.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim, Dr.H.M. Mugni, menegaskan jika saat ini sudah diselesaikan dan sudah tidak ada masalah. Pemotongan itupun, kata Mugni dibatalkan, terutama bagi karyawannya yang tidak berkenan dipotong TKD untuk penggajian honorer tidak diambil. “Sudah tidak ada masalah,” jawabnya singkat via ponselnya. (yon)