Dugaan Pemotongan Dana RTG Buwun Sejati, Penyuplai Bahan Bangunan Diperiksa

Pengelola UD IM, ZL (kedua dari kanan) berjalan menuju ruang Unit Tipikor Satreskrim Polresta Mataram Senin, 11 Oktober 2021 didampingi kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pemotongan dana bantuan RTG Desa Buwun Sejati, Narmada, Lombok Barat.(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Pengelola UD IM yang bermarkas di Kuripan, Lombok Barat berinisial ZL diperiksa polisi. Pemeriksaan ini terkait proyek Rumah Tahan Gempa (RTG) Desa Buwun Sejati, Narmada, Lombok Barat. Perbaikan rumah 10 Pokmas rumah rusak ringan sebelumnya dilaporkan dengan indikasi pemotongan.

ZL didampingi tim kuasa hukumnya memasuki ruang pemeriksaan Unit Tipikor Satreskrim Polresta Mataram Senin, 11 Oktober 2021 pagi sekira pukul 10.00 Wita. Setelah istirahat, ZL kembali menjalani lanjutan pemeriksaan pada pukul 14.00 Wita.

Iklan

Di sela pemeriksaan, penasihat hukum ZL, Irpan Suryadiata menjelaskan kliennya memang diperiksa terkait kasus RTG Buwun Sejati tersebut. “Kalau supplier itu mengeluarkan barang sesuai permintaan Pokmas,” ujarnya.

Kliennya itu disebut menyuplai bahan bangunan untuk 10 Pokmas di Desa Buwun Sejati. Setiap anggota Pokmas dengan kategori rumah rusak ringan mendapatkan bantuan sebesar Rp10 juta. Mekanismenya perbaikan itu berdasarkan pola perbaikan.

“Uangnya kan ada di rekening Pokmas. Itu dari supplier diberikan dalam bentuk barang. Kalau dia sudah perbaiki duluan harus dilaporkan. Nanti dibayar belakangan dalam bentuk uang,” urainya.

Irpan mengatakan, bantuan senilai Rp10 juta yang menjadi hak anggota Pokmas bakal dibelanjakan seluruhnya sesuai kebutuhan perbaikan rumah. “Uang Rp10 juta itu tidak ada dipotong. Hanya diberikan secara bertahap,” terangnya.

Pokmas dengan penyuplai bekerjasama dengan surat perjanjian kerja (SPK).  Dari perjanjian kerja itu, pembayaran ataupun pengantaran bahan bangunan dilakukan sesuai dengan capaian pekerjaan. Proyek RTG ini menurutnya masih berjalan.

“Tentu saja ada uangnya yang belum diterima masyarakat karena ini kan per termin. Kan belum selesai termin pekerjaannya, ini sedang kerja. Kecuali kalau sudah selesai, yang seharusnya diterima 10 juta tapi ternyata hanya Rp6 juta mungkin itu baru ada istilah pemotongan,” jelas Irpan.

Kliennya, ZL sampai kemarin masih mengirimkan bahan bangunan kepada anggota Pokmas yang sedang mengerjakan perbaikan rumah sesuai pesanan. Mulai dari bahan bangunan senilai Rp3 juta sampai Rp4 juta sebagai pekerjaan lanjutan.

“Mungkin ada miskomunikasi atau misinformasi atau ada yang sengaja melaporkan pemotongan. Tapi dari data dan informasi dari klien saya, di sana tidak ada pemotongan,” sebut Irpan.

Terpisah, Kasatreskrim Polresta Mataram Kompol Kadek Adi Budi Astawa mengonfirmasi perihal pemeriksaan ZL tersebut sebagai tindaklanjut laporan pengaduan masyarakat. “Masih dalam rangka penyelidikan,” ucapnya singkat.

Diberitakan sebelumnya, warga Buwun Sejati sudah dua kali menggedor kantor desa pada pekan lalu terkait dugaan pemotongan dana bantuan RTG tersebut. Warga menuntut agar kasus itu diusut tuntas karena merugikan masyarakat yang terdampak Gempa Lombok pada Agustus 2018 lalu yang sampai kini belum dapat tempat tinggal layak.

Ketua Pokmas Dusun Batu Asak Munasip mengaku tidak pernah menunjuk UD IM sebagai penyuplai bahan bangunan perbaikan rumah anggotanya. Dia baru tahu setelah diundang rapat dengan perwakilan penyuplai.

“Para anggota Pokmas ditawari bantuan Rp6 juta dari yang seharusnya Rp10 juta. Kalau menolak masyarakat hanya dikasih material saja,” tuturnya seperti diberitakan sebelumnya .

Koordinator Fasilitator RTG Lombok Barat Safar mekanisme pencairan dana bantuan RTG ini mengalami perubahan. Mulai dari penandatanganan formulir, ataupun pencairan dana yang dikirimkan ke rekening Pokmas. “Bank yang mengirim dana ke supplier. Fasilitator hanya mengajukan ke bank,” ucapnya.

Kasus ini sebelumnya mengemuka mengenai puluhan KK pada 10 Pokmas penerima bantuan perbaikan rumah rusak ringan diduga mengalami pemotongan dana bantuan. Dugaan pemotongannya sebanyak Rp4 juta tiap KK. Dugaannya muncul dari supplier yang menandatangani kontrak kerja di akhir pekerjaan dari yang seharusnya di awal sebelum pekerjaan dilakukan. (why)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional