Dugaan Pemalsuan Surat Tanah di Gili Sudak, Kuasa Hukum Ahli Waris Keberatan dengan Penetapan Tersangka

Gili Sudak Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong Lobar yang menjadi objek sengketa. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Pihak ahli waris lahan 6,37 hektar yang berlokasi di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat angkat bicara terkait pernyataan kuasa hukum pihak tergugat atau pelapor melalui media massa beberapa waktu lalu. Ahli waris menyanggah sejumlah tuduhan dari pihak pelapor, salah satunya menyebut ahli waris sebagai mafia tanah dan jual beli tanah tahun 1974 bodong alias fiktif.
Selain itu, ahli waris menuntut keadilan dari pihak kepolisian dengan mempertanyakan dasar penetapannya sebagai tersangka dalam tuduhan pemalsuan SPPT yang dianggap salah kaprah bahkan tak mendasar. Haniah Supardi selaku kuasa hukum dari ahli waris menjelaskan SPPT ini dilaporkan pada tahun 2019.

Dalam Laporan yang dimaksud oleh pelapor yang bernama Debora Sutanto, masuk tahun 2019, setelah mereka kalah dalam gugatan di Pengadilan Negeri Mataram dan Pengadilan Tinggi Mataram. Menurutnya, karena lahan yang dilaporkan secara pidana ini masih berjalan kasus perdatanya, maka seharusnya pihak kepolisian tidak bisa menidakkanlanjuti laporan pelapor, sebelum ada putusan akhir dari perdatanya. “Sekarang mereka sedang ajukan kasasi, tapi kenapa juga laporan pidana ditindaklanjuti oleh polisi, seharusnya tunggu dulu kasus perdata ini selesai, ” terangnya.

Iklan

Tidak hanya itu, laporan dugaan pemalsuan yang dibawa ke ranah pidana ini juga dianggap salah alamat. Alasannya, kasus dugaan pemalsuan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga resmi oleh pemerintah daerah. Seharusnya kasus ini dilaporkan ke PTUN, bukan pidana. Nanti di pengadilan yang membuktikan apakah dokumen yang dilaporkan tersebut palsu atau tidak.

Di samping SPPT yang dijadikan bukti adalah produk pemerintah daerah dari Dinas Pendapatan Daerah Lombok Barat. Jika memang dokumen tersebut palsu, kenapa wajib pajak atau ahli waris diterima setiap membayar pajak. Jika dokumen palsu, ahli waris pastinya tidak bisa membayar PBB, karena pembayaran PBB sudah secara online.
Terkait dengan penetapan tersangka kepada kliennya, Haniah mengatakan pihaknya sangat keberatan dengan penetapan tersangka ini. “Saya sebagai kuasa hukum sangat keberatan dengan penetapan tersangka,” tegasnya.

Hal lain yang membuat dirinya keberatan, adanya pernyataan dari kuasa hukum pelapor yang menyebut kliennya sebagai mafia tanah. “Kami keberatan atas penetapan sebagai tersangka dan disebut mafia tanah, ” tegasnya. Karena yang harus diketahui, posisi kliennya justru sebagai korban dari sejumlah oknum yang ingin mengambil lahan milik dari Muksin dan keluarganya, tapi malah di kasus ini dijadikan tersangka. “Ahli waris yang mau menyelamatkan lahan miliknya kok dijadikan tersangka, ” kata Haniah.

Pihaknya juga membantah keterangan salah seorang pendamping hukum dari salah seorang tergugat perdata di PN Mataram yang menyatakan bahwa salah seorang saksi tergugat bernama Lalu Bakri memberikan keterangan pada persidangan perdata di PN Mataram mengatakan bahwa jual beli tahun 1974 adalah fiktif atau bodong. Kuasa hukum ahli waris ini menjelaskan bahwa ada kekeliruan informasi yang disampaikan oleh salah seorang tergugat.
“Perlu kami jelaskan agar semua lebih paham, bahwa tidak ada saksi bernama Lalu Bakri dalam persidangan atau berita acara persidangan di PN Mataram dengan putusan No 142/Pdt. G/2019/PN MTR. Tidaklah benar bila ada yang menyatakan jual beli tersebut fiktif,”tegasnya.

Kronologi dari kepemilikan lahan ini oleh keluarga ahli waris, pada tahun 1974 ayah dari ahli waris bernama H. Mahsun (almarhum) membeli lahan seluas 63.700 m² atau 6,37 hektar. H. Mahsun membeli lahan dari ahli waris Daeng Kasim yakni Samsudin atau Daeng Kacung dengan surat keterangan jual beli tertanggal 27 April 1974 yang ditandatangani juga oleh seluruh ahli waris Daeng Kasim.

Dan ditandatangani atau dibenarkan oleh pihak kepala lingkungan Dayan Peken dan Lurah Ampenan Utara. Salah satu ahli waris Daeng Kasim yang masih hidup, pada tanggal 25 Januari 2018 telah membuat surat pernyataan yang membenarkan adanya jual beli tanggal 27 april 1974 karena ikut menandatangani (cap jempol) saat proses jual beli tanggal 27 april 1974 tersebut. Kemudian H. Mahsun meninggal tahun 1991. Sebelum meninggal H. Mahsun membuatkan surat kuasa untuk menggarap lahan itu kepada Jamaludin yang merupakan anak dari Samsudin pada tanggal 10 Mei 1990.

Tanggal 3 Juni 2017, Muksin Mahsun mengajukan permohonan pembuatan sertifikat ke BPN Lobar atas bukti dasar kepemilikan. Syarat-syarat yang dipenuhi diantaranya surat keterangan Jual – Beli, Pipil Garuda nomor 623, surat keterangan tanah dari kantor pajak bumi dan bangunan tanggal 5/1/1991, surat keterangan waris tanggal 5/11/2004, surat kuasa tanggal 5/11/2014, SPPT.

Berdasarkan pengajuan tersebut, pihak BPN melakukan pengukuran Kadastral. Ternyata setelah dicek, telah terbit sertifikat atas nama orang lain yaitu atas nama Felani Oktavia, Baiq Nulia Sofiani, Debora Sutanto dan Awanadi Aswinabawa. Yang mana dasar terbit sertifikat tersebut sebagian besar adalah sporadik atau bekas tanah negara, padahal lahan seluas 6,37 Hektar tersebut adalah tanah adat, yang di buktikan dengan adanya Pipil Garuda atas nama Daeng Kasim.

Pihaknya juga mengajukan perubahan luas SPPT dan perubahan nama wajib pajak pada tanggal 20 Maret 2017 untuk memenuhi syarat pembuatan sertifikat di BPN. Surat itu pun ditandatangani oleh pihak desa dan Kecamatan Sekotong. Sehingga terbitlah SPPT atas nama Muksin Mahsun seluas 63.700 m².

Tak sampai di situ, pihaknya mengajukan gugatan perdata ke PN Mataram terkait sertifikat atas nama orang lain di atas lahannya.”Alhamdulillah PN Mataram mengabulkan gugatan kami dengan putusan No 142/Pdt. G/2019/PN MTR. Kemudian ada upaya hukum banding dari pihak tergugat. Dan, putusan banding PT No 90/Pdt/mtr, menguatkan putusan PN Mataram No 142/Pdt G/2019/PN MTR.

Saat ini sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung yang diajukan oleh para tergugat. Yang menjadi pertanyaannya, pihak tergugat atas nama Awanadi Aswinabawa di PN Mataram dengan nomor perkara 142 membuat Laporan Polisi (LP) ke Polda NTB dengan tuduhan Muksin Mahsun membuat SPPT palsu. Oleh Polda NTB dihentikan penyelidikannya karena dianggap tidak cukup bukti.

Kemudian, tergugat atas nama Debora Sutanto pada tanggal 30 Januari 2019 dengan tuduhan yang sama juga membuat LP ke Polda NTB. Kemudian pihak Kejaksaan Tinggi menyurati Polda NTB bahwa untuk sementara kasus dihentikan karena telah melewati tenggat waktu yang ditentukan. Pada Tanggal 19 November 2020, ia memenuhi panggilan dari Polda NTB sebagai saksi dalam kasus SPPT gili sudak berdasarkan LP tanggal 30 desember 2012.

Dari hasil BAP oleh penyidik, ia merasa digiring untuk mengakui SPPT sebagai salah satu bukti gugatan perdata di PN Mataram adalah hal yang salah. “Semoga dengan keheranan saya ini keadilan menghampiri kami sekeluarga,”ujarnya.

Selanjutnya Tanggal 18 Mei 2021 ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda NTB.”Saya heran. Kenapa bisa demikian? Benar, bahwa Polda NTB punya wewenang penuh untuk melakukan hal itu. Saya heran saja,”jelas Muksin. Ia menambahkan, selama tahapan pelaporan berlangsung dirinya hanya dipanggil Sekali untuk dimintai keterangan. Begitu juga pada tahapan penyidikan, pihaknya hanya diminta satu kali untuk hadir, setelah itu ditetapkan sebagai tersangka. (her)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional