Dugaan Monopoli dan Investasi Tak Jelas, Izin SPBU Tanjung akan Dicabut

Tanjung (Suara NTB) – Tak beresnya pelayanan BBM serta dugaan “monopoli” izin SPBU yang dimiliki oleh pemilik SPBU di Kabupaten Lombok Utara (KLU), membuat Pemda KLU mulai mengevaluasi izin ke tiga SPBU yang diajukan di Desa Jenggala Tanjung. Pasalnya sejak izin IPPT dan IMB diterima, pemohon belum menunjukkan aktivitas sebagaimana ditentukan.

“Ya kita berencana untuk mencabut izin IPPT yang sudah dikantongi pemohon. Benar bahwa ketiga SPBU itu dimohonkan oleh 1 perusahaan lokal,” ungkap Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), H. M. Sumadi, SH, melalui Kasi Klarifikasi Perizinan, Erwin Rahadi, MM, Kamis, 6 Oktober 2016.

Iklan

Dijelaskan Erwin, izin SPBU Pemenang dan SPBU Kayangan (keduanya sudah berdiri) serta izin SPBU di Tanjung dimohonkan oleh PT. Usaha Setia Mandiri. Izin SPBU ketiga, masuk ke KPPT KLU pada 25 April 2015 dengan mencantumkan besaran modal sebesar Rp 5 miliar. Sebelum IMB terbit pada 29 April 2015, KPPT KLU lebih dulu memberi respons penerbitan IPPT lebih awal yakni pada tanggal 23 Januari 2015. Berikutnya setelah IMB dikeluarkan diterbitkan pula izin ganggung (HO) pada tanggal 18 Agustus 2015. Namun anehnya, sampai Oktober 2016 ini, pemohon belum melakukan aktivitas apapun. Pertimbangan inilah yang membuat KPPT KLU berencana untuk menarik izin IPPT SPBU tersebut.

Erwin melanjutkan, perihal masa berlakunya IPPT sudah diatur dalam Perka KPPT KLU No. 053/195/KPPT/2016 tentang Pemberian IPPT SPBU. Di dalamnya mengatur, bahwa keputusan (pemberian IPPT) berlaku untuk jangka waktu 3 bulan dan dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 6 bulan. Apabila perpanjangan waktu izin sudah berakhir sedangkan pemohon belum membangun atau memanfaatkan lahan tersebut, maka IPPT tidak berlaku lagi.

“Artinya dengan berpedoman pada Perka KPPT ini, IPPT SPBU Tanjung tidak berlaku. Izinnya bisa saja kita cabut, dan mempersilakan investor lain untuk mengajukan pendirian SPBU di KLU,” katanya.

Namun demikian, sambungnya, persoalan izin pembangunan dan operasional SPBU berada di Pertamina selaku lembaga otoritas yang mengatur BBM. Dalam urusannya dengan Pemda KLU, pemohon hanya perlu mencukupkan syarat investasi berkaitan dengan izin-izin administratif yang ada di daerah. Sedangkan izin lanjutan mengenai investasi SPBU, operasional SPBU dan sebagainya berada di Pertamina.

“Di awal kita hanya diinformasikan, bahwa pemohon sudah mengajukan gambar bangunan ke Pertamina. Kita tidak tahu mandeknya di mana, apakah pada permodalan ataukah izin dari Pertamina yang belum rampung,” demikian Erwin.

Terpisah, Sales Eksekutif Retail XI Pertamina Mor V Ampenan, Reggi Senjang Paramagarjita via handphone mengatakan perihal izin SPBU, Pertamina memiliki mekanisme sendiri. Izin SPBU yang sudah beroperasi tak merta dapat dicabut.

“Terkait dengan kondisi SPBU saat ini, sudah kami panggil pemilik SPBU, dan kami upayakan SPBU akan dapat segera kembali melayani masyarakat KLU dalam waktu dekat. Untuk masalah izin baru itu akan kita bahas nanti di lain kesempatan, untuk saat ini kita hanya fokus untuk bagaimana SPBU yang ada dapat kembali melayani masyarakat dengan baik,” demikian pernyataan singkat Reggi via SMS. (ari)