Dugaan Manipulasi Kredit Rp1,13 Miliar, Jaksa Tahan Dirut BPR Ramot Ganda

Dirut PT BPR Ramot Ganda Budi Siswo Utomo (paling kanan) didampingi penasihat hukumnya saat menjalani pelimpahan tahap dua dari penyidik PNS OJK Perwakilan NTB kepada jaksa penuntut umum di Kantor Kejari Mataram, Kamis, 7 Oktober 2021.(Suara NTB/Kejari Mataram)

Mataram (Suara NTB) – Kejari Mataram melanjutkan penahanan Direktur Utama PT BPR Ramot Ganda Budi Siswo Utomo, Kamis, 7 Oktober 2021. Penahanan itu setelah jaksa penuntut umum menerima pelimpahan tahap dua tersangka dan barang bukti kasus manipulasi kredit sepanjang tahun 2010-2019 senilai Rp1,13 miliar.

“Tersangka dengan sengaja membuat pencatatan palsu dalam laporan keuangan PT BPR Ramot Ganda,” ucap Kepala Kejari Mataram Yusuf, Kamis, 7 Oktober 2021.

Iklan

Kasus sebelumnya disidik PPNS OJK Perwakilan NTB. Berkas perkara sudah dinyatakan lengkap sehingga tersangka Budi dan barang bukti kasus tersebut dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Selanjutnya, akan diajukan ke persidangan.

“Jaksa penuntut umum melakukan penahanan lanjutan di Rutan Polresta Mataram. Sebelumnya tersangka sudah ditahan penyidik,” imbuhnya. Jaksa penuntut umum saat ini sedang merampungkan berkas dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan pada proses penuntutan.

Sebagai gambaran, tersangka Budi diduga dengan sengaja tidak melaksanakan langkah untuk memastikan ketaatan bank terhadap Undang-undang. Caranya, dengan memerintahkan pegawainya untuk melakukan penambahan biaya pemotongan pencairan kredit yang tidak sesuai ketentuan.

Pemotongan pencairan kredit ini terhadap debitur yang menjadi nasabah BPR Ramot Ganda kantor pusat Narmada, Lombok Barat dan BPR Ramot Ganda kantor cabang Selong, Lombok Timur. Uang hasil pemotongan pencairan kredit ini pun dikumpulkan.

“Selanjutnya digunakan untuk membayarkan talangan angsuran debitur yang menunggak deengan tujuan memperbaiki laporan kinerja keuangan BPR Ramot Ganda. Dari hasil perbuatan tersangka, dana yang dikumpulkan sebesar Rp1,13 miliar,” terang Yusuf.

Tersangka Budi dijerat dengan pasal 49 ayat (2) huruf b dan pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI No. 7/1992 tentang Perbankan juncto pasal 64 KUHP. (why)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional