Dugaan Korupsi Pengelolaan Aset Gili Trawangan, Keterlibatan Oknum Pejabat Ditelusuri

Dedi Irawan. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB memulai pengumpulan data untuk menindaklanjuti laporan pengaduan dugaan korupsi pengelolaan aset Pemprov NTB di Gili Trawangan seluas 75 hektare. Lahan ini diduduki masyarakat kemudian diduga disewakan kepada pihak ketiga di bawah tangan. Ditelusuri indikasi keterlibatan oknum pejabat yang diduga mendapat keuntungan dari modus tersebut.

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan dikonfirmasi Senin, 11 Oktober 2021 menjelaskan, laporan pengaduan itu sudah ditelaah. Selanjutnya Bidang Intelijen menindaklanjuti dengan mekanisme penanganan laporan pengaduan. “Dalam hal pengumpulan data, kami sudah mengagendakan kegiatan selama tujuh hari,” ucapnya.

Iklan

Pengumpulan data ini sebagai tahap awal tindaklanjut laporan pengaduan. Selanjutnya dirangkai dengan pengumpulan bahan keterangan kepada pihak-pihak terkait. “Bisa saja dalam pengumpulan datanya kita turun ke lapangan juga,” jelasnya.

Pengumpulan data ini dapat berupa mengambil sejumlah dokumen terkait pengelolaan aset. Termasuk juga mengenai dokumen sewa-menyewa lahan seluas 10 hektare. Juga mengenai dokumen perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga PT Gili Trawangan Indah (GTI) yang pada September lalu sudah diputus kontraknya.

“Dalam hal kegiatan pengumpulan data ini dapat juga disertai dengan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Kami tidak menjelaskan secara rinci karena ini mekanisme internal,” urai Dedi.

Kejati NTB sebelumnya sudah turut serta dalam penyelesaian permasalah aset dengan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Pemprov NTB di Gili Trawangan tersebut. Yakni terkait pendampingan nonlitigasi perjanjian kontrak produksi dengan PT GTI.

Dalam kajian hukum Kejati NTB, kontrak produksi pemanfaatan lahan seluas 65 hekare di Gili Trawangan, Gili Indah, Pemenang, Lombok Utara yang dimulai sejak tahun 1995 ini sudah tidak relevan. Karena aturan yang menjadi dasar hukum perjanjian itu sudah dicabut.

Kontrak produksi antara Pemprov NTB dengan PT GTI tertanggal 12 April 1995 disusun berdasarkan Permendagri No3/1986. Sementara, aturan itu sudah dicabut pada tahun 2001. Kemudian diubah dengan PP No27/2014 yang diubah lagi dengan PP No28/2020. Tetapi Pemprov NTB tidak melakukan langkah yang tepat untuk menertibkan aset yang kini diduduki 89 pengusaha jasa pariwisata. “Kalau yang itu kan secara keperdataannya,” sebut Dedi.

Kontrak kerjasama dengan jangka waktu 70 tahun ini kandas. Pemprov NTB memutus kontrak PT GTI secara sepihak. Alasannya, PT GTI menciderai klausul kontrak pembangunan 150 cottages yang tidak kunjung terealisasi sampai kini. Padahal PT GTI sudah diberi Hak Guna Bangunan (HGB) sampai tahun 2026.

Perjanjian itu diteken sejak tahun 1995. Tetapi dalam perjalanannya, lahan kerjasama itu 80 persennya dikuasai pihak lain didirikan usaha perhotelan, niaga, restoran, dan tempat hiburan. Pada 10 Juni lalu, Pemprov NTB dan PT GTI menandatangani pokok-pokok addendum kontrak.

Tetapi, kesepakatan addendum tersebut gagal juga. Pemprov NTB lebih memilih untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat yang menguasai lahan dan sudah memberi dampak ekonomi pariwisata Gili Trawangan selama kekosongan kegiatan PT GTI. (why)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional