Dugaan Korupsi e-KTP Berdampak Sampai ke Daerah

Selong (Suara NTB) – Dugaan korupsi  pengadaan E-KTP yang kasusnya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdampak buruk hingga ke daerah. Sampai sekarang, blangko E-KTP tidak kunjung diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah-daerah.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lotim, H. Sateriadi, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menyampaikan kepada seluruh Kepala Dinas Dukcapil di daerah terkait salah satu akibat dari kasus hukum E-KTP ini membuat proses pengadaan blanko jadi terkendala.

Iklan

‘’Dirjen Dukcapil  tidak bisa memaksa anak buahnya untuk mengambil risiko dari pengadaan blanko E-KTP. Sampai sekarang pengadaan pun tidak bisa dilaksanakan,’’ ujarnya, Rabu, 15 Maret 2017.

Diakuinya, pemerintah pusat beberapa kali menjanjikan akan mengirim blangko E-KTP. Namun, sampai sekarang tidak kunjung dilakukan. Dalam hal ini, pemerintah daerah tidak bisa berbuat apa-apa, karena wewenang pengadaan blanko itu menjadi urusan pemerintah pusat. “Dari pusat tidak ada blangko, kapan dikirim Allahu a’lam,” ujarnya pasrah.

Catatan Dukcapil Lotim saat ini jumlah yang punya fisik E-KTP di Lotim baru mencapai 67 persen dari seluruh wajib KTP yang jumlahnya mencapai 900 ribu orang lebih. Tetapi sudah terekam 80 persen. sekitar 20 persen belum.

Sementara yang sudah terekam, namun belum punya fisik E-KTP sekitar 13 persen. Aktivitas perekaman sendiri terus dilakukan. Akan tetapi, Dukcapil ini belum bisa menjanjikan kapan waktu pasti blangko ada dari pemerintah pusat.

Bagi yang belum merekam, sambungnya terus diburu perekamannya sampai ke tingkat desa. Sesuai instruksi pusat juga seluruh penduduk harus punya E-KTP. Target seluruh wajib KTP Lotim harus selesai perekaman tahun 2017 ini. Hanya saja masih menjadi kendala, meski sudah didatangi sampai ke desa-desa masih banyak yang belum bisa ditemui karena kesibukan warga. (rus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here