Dugaan Korupsi DD, Mantan Kades dan Sekdes Ditetapkan Tersangka

Kanit Tipikor Polres Lobar, Ipda Muhammad Baejuli didampingi penyidik memberikan keterangan, Rabu, 23 September 2020.(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Polres Lombok Barat (Lobar) mengusut dugaan korupsi dana desa (DD) tiga desa di Lobar, masing-masing Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi, Desa Kuripan Utara Kecamatan Kuripan, dan Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung. Khusus untuk kasus desa Terong Tawah, kepolisian sudah menetapkan dua orang tersangka yakni mantan kepala Desa dan Sekdes setempat. Sedangkan dua desa lain tengah proses Puldata.

Pada Rabu, 23 September 2020, penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Satresktim Polres Lobar  telah memanggil mantan  Kades dan Sekdes  Terong Tawah. Pemanggilan terhadap kedua orang ini sebagai status tersangka atas dugaan penyalahgunaan DD tahun 2018. Sayangnya pada pemanggilan pertama tersebut, Mandes berinisial SH itu tidak hadir. Dengan alasan kuasa hukumnya tengah berada di luar daerah. Sedangkan mantan Sekdes inisial BH hadir namun tak bisa dilakukan pemeriksaan lantaran belum menunjuk kuasa hukumnya.  “Kita kasih waktu paling lambat besok (hari ini, red) sudah ada kepastian (ada kuasa hukumnya). untuk sementara belum (diperiksa),” ungkap Kanit Tipidkor Satreskrim Polres Lobar, Ipda Muhammad Baejuli, SH yang dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Iklan

Menurutnya pada pemanggilan berikutnya untuk pemeriksaan sebagai tersangka, atas dugaan penyimpangan pengunaan DD anggaran 2018 lalu. Karena dari penyelidikan pihaknya terdapat beberapa temuan atas pengerjaan proyek fiktif hingga mark up harga. Akibatnya menimbulkan kerugian negara mencapai sekitar Rp488 juta lebih.  “Setelah dilakukan proses perhitungan oleh BPKP ada temuan Rp488 juta lebih. Itu untuk DD 2018,”  bebernya.

Sebelum penetapan dua tersangka tersebut pihaknya sudah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 30 orang. Baik itu masyarakat, perangkat pemerintah desa, pihak ketiga yang mengerjakan proyek hingga dinas terkait. Dari permeriksaan itulah pihaknya sejauh ini baru menetapkan mandes dan mantan sekdes sebagai tersangka. Namun saat ditanyai kemungkinan adanya tersangka baru, Baejuli belum menyimpulkan.“Kita tunggu hasil proses penyidikan, yang jelas kita akan berupayah semaksimal mungkin. Kalau nanti ada yang terseret ya akan kita tetapkan lagi tersangka,” imbuhnya.

Nantinya setelah pemeriksaan kedua tersangka itu pihaknya baru berani melakukan langkah lebih lanjut. Seperti penahanan.  Ia memastikan pemanggilan lagi akan dilakukan pada Kamis, 24 September 2020 hari ini pukul 13.00 Wita. Pihaknya pun memberikan batas waktu bagi mantan Sekdes untuk menunjuk kuasa hukumnya. Sedangkan bagi mandes akan dilakukan pemeriksaan pada pekan depan. Karena masih menunggu kuasa hukumnya datang dari luar daerah.“Karena informasinya pengacaranya (mandes) akan datang minggu depan,” pungkasnya.

Selain kasus desa Terong Tawah, pihaknya juga mengusut kasus DD di dua Desa yakni Banyu Urip dan Kuripan Utara. Terkait kasus di Desa Banyu Urip. Pihaknya sudah mendapatkan hasil penghitungan audit kerugian Negara. “Sudah kami terima hasil kerugian negara ini,” tukas dia. Pihaknya saat ini memaksimalkan pemeriksaan para saksi. Setelah audit ini, pihak Inspektorat memberikan kesempatan kepada para pihak terkait utuk mengembalikan kerugian tersebut dengan batas waktu yang ditentukan. “Kalau tidak bisa dibayar sepenuhnya, nanti proses yang akan menjawab semuanya,” tukas dia.

Apakah pengembalian kerugian menggugurkan proses hukum? menurut dia, masih proses diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian. Sedangkan untuk Kuripan Utara, juga tengah berlangsung proses Puldata. Pihaknya belum mendapatkan beberapa dokumen.  Ia menambahkan dari tiga kasus DD di tiga desa ini, kebanyakan yang terlibat adalah mantan kades. (her)