Dugaan Korupsi Dana Investasi, Tiga Direksi PT. LTB Tersangka

Praya (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) akhirnya menetapkan tiga orang Direksi PT. Lombok Tengah Bersatu (LTB) sebagai tersangka. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat kasus korupsi penggunaan dana investasi pemerintah daerah Loteng.

Demikian disampaikan Kajari Loteng, Feri Mupahir, SH.MH, Senin, 4 Desember 2017. Kajari mengungkapkan, ketiga tersangka tersebut adalah, L. Ma, Direktur Utama (Dirut) PT. LTB. Kemudian ZA, Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis serta AK, Direktur Pemasaran PT. LTB. ‘’Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam ekspose perkara yang dilakukan tangga 30 November lalu,’’ tegasnya.

Iklan

Ia menjelaskan, ketiga tersangka dijerat dengan 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaiman diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, primer. Dengan ancaman kurungan minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.

Dan, pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaiman dirubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsider. Dengan ancaman minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun penjara. ‘’Masing-masing pasal yang disangkakan juga ada hukuman dendanya juga selain hukuman penjara,’’ jelas Feri.

Dengan penetapan tersangka tersebut, pihaknya akan segera melakukan pemanggilan terhadap para tersangka. Untuk menjalani pemeriksaan kembali guna melengkapi berkas perkara yang ada. ‘’Surat pemanggilan terhadap para tersangka sudah kita layangkan. Dan, kita panggil para tersangka untuk datang pada hari Rabu (6/12) besok,’’ imbuhnya.

Pihaknya pun menargetkan berkas perkara kasus tersebut tuntas akhir Bulan Desember ini. Sehingga pada Bulan Januari tahun 2018 mendatang, berkas perkara sudah bisa dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, untuk keperluan proses persidangan.

Disinggung peran masing-masing tersangka serta seluk beluk kasus tersebut, Feri mengaku itu sudah masuk materi perkara. Sehingga pihaknya belum bisa mengungkapkan ke publik. Hal – hal tersebut baru akan diungkap pada saat persidangan nanti.

Kasi Pidsus Kejari Loteng,Hasan Basri, SH.MH, menambahkan, sebelum menetapkan tersangka pada Kamis, 30 November 2017 lalu, pihaknya sudah menggelar ekspose perkara. Dan, dalam ekspose itulah diputuskan siapa saja yang menjadi  tersangka. Ekspose sendiri digelar setelah BPK RI menyerahkan hasil audit perhitungan kerugian negara dalam kasus tersebut.

Dengan besaran kerugian negara dilaporkan sebesar Rp 700 juta, dari total Rp 1 miliar investasi pemerintah daerah yang masuk ke PT. LTB. Nilai tersebut merupakan alokasi dana yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan usaha produksi bata ringan. Termasuk di dalamnya biaya pembelian alat cetak bata ringan.

‘’Jadi besaran kerugian negara dihitung total loss (seluruhnya,red) oleh BPK RI. Senilai dana yang digunakan oleh pihak perusahaan untuk membeli mesin cetak bata ringan. Sebagai bagian dari usaha cetak bata ringan,’’ jelasnya.

Kasus dugaan korupsi di perusahaan daerah itu sendiri mulai diselidiki Kejari Loteng pertengahan tahun 2016 lalu. Awal kejanggalan dalam proses pengelolaan dana investasi pemerintah daerah tersebut terungkap setelah Pansus DPRD Loteng membahas laporan kepala daerah atas pelaksanaan APBD Loteng tahun 2015.

Kala itu, Pansus yang diketuai anggota Komisi I DPRD Loteng, Suhaimi tidak menemukan adanya laporan soal penggunaan dana investasi pada PT. LTB. Padahal setelah ditelusuri, PT. LTB sudah memulai kegiatan usahanya, dengan memproduksi bata ringan.

Anehnya, kegiatan usaha tersebut tidak dijalankan di Loteng tetapi di wilayah Kota Mataram. Beberapa kecurigaan kemudian muncul dari kegiatan usaha tersebut. Diantaranya, terkait nilai pembelian mesin cetak bata ringan yang disebut-sebut menghabiskan anggaran sampai Rp 700 juta.

Padahal dipasaran, mesin tersebut hanya seharga sekitar Rp 350 juta. Itu sudah termasuk garansi serta biaya pelatihan bagi operator selama 6 bulan. Hasil pembahasan Pansus DPRD Loteng tersebut langsung menjadi pembicaraan publik. Sampai akhirnya, pihak Kejari Loteng turun tangan melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. (kir)