Dugaan Kebocoran Rp3,1 Miliar, Gubernur akan Konfrontir Direksi PT. GNE

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah (Suara NTB/Humas NTB)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimasnyah, SE, M. Sc mengatakan akan meminta laporan terkait informasi yang berkembang di media massa mengenai dugaan kebocoran keuangan PT. Gerbang NTB Emas (GNE) sebesar Rp3,1 miliar.

Gubernur akan memanggil jajaran Direksi PT. GNE untuk mengonfirmasi kebenaran isu soal dugaan kebocoran keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov NTB tersebut.

Iklan

‘’GNE kita akan minta laporan. Karena kan kemarin ini kita masih belum, karena masih ada DMB kemarin. Jadi memang masalah GNE  belum kita sentuh sama sekali secara detail,’’ kata gubernur dikonfirmasi usai menghadiri pembukaan acara Workshop Zero Waste di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB, Rabu, 23 Januari 2019 siang.

Keuangan PT. GNE diduga bocor. Nilai kebocoran keuangan BUMD ini diduga mencapai Rp3,1 miliar. Nilai ini diduga merupakan akumulasi dari  penggunaan anggaran  dari tahun 2014 – 2017.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, akibat dugaan kebocoran anggaran itu, internal PT. GNE melakukan audit melibatkan auditor independen. Audit kemudian diperkuat dengan pemeriksaan Satuan Pengawas Internal (SPI).  Dari hasil audit internal, ada indikasi  potensi kerugian PT. GNE mencapai Rp3,1 miliar.

Karena ada masalah, gubernur mengatakan akan memanggil Direksi PT. GNE. Apakah dugaan kebocoran keuangan PT. GNE sebesar Rp3,1 miliar tersebut benar.

‘’Karena ada masalah-masalah tentu kita akan panggil. Minta kebenaran dari isu yang ada di media-media, benar apa tidak? Kalau sudah ada hal-hal yang kita lihat ada penyimpangan, kita akan (lakukan perubahan),’’ katanya.

Menyinggung BUMD yang bermasalah, gubernur yang akrab disapa Doktor Zul ini mengatakan karena adanya masalah maka BUMD harus berubah.  ‘’Kalau nggak ada masalah, kita tak berubah. Jadi ada pemicu kita melakukan perubahan,’’ katanya.

Doktor Zul mengatakan, untuk memilih orang yang bekerja di suatu BUMD memang tidak gampang. Di mana, perusahaan sedang bermasalah, uang yang dikelola tidak banyak. Namun semua orang berharap ada orang bagus yang ditempatkan.

‘’Jadi kita kan memilih orang yang mau bekerja di situ, nggak gampang juga. Orang perusahaan sedang ada masalah, uangnya nggak banyak, kita berharap ada orang bagus, susah juga,’’ katanya.

Apakah Pemprov akan menyerahkan persoalan dugaan kebocoran keuangan PT. GNE sebesar Rp3,1 miliar tersebut ke aparat penegak hukum? Gubernur mengatakan, ia akan melihatnya terlebih dahulu. ‘’Jangan sedikit-dikit hukum. Takut orang nanti bekerja sama kita,’’ tandasnya.

Terkait dengan perombakan PT. GNE, gubernur meminta ditanyakan langsung ke Biro Perekonomian. Saat melantik Kepala Biro Perekonomian yang baru awal Januari lalu, gubernur memerintahkan agar dilakukan evaluasi dan perombakan terhadap BUMD yang ada.

Sebelumnya, Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH yang dikonfirmasi  kaitan dengan perombakan PT. GNE mengatakan bahwa memang hal itu menjadi prioritas dilakukan tahun ini.

Wirajaya mengatakan pihaknya sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen, sumber daya manusia (SDM) dan peralatan. Bahkan, Wirajaya mengaku sudah berdiskusi dengan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Bahwa direksi BUMD punya peran yang sangat penting untuk mengembangkan perusahaan daerah yang ada.

‘’Direksi harus betul-betul. Karena dia mengoperasionalkan perusahaan. Harus membuat orientasi bisnis, harus bisa membaca peluang bisnis ke depan seperti apa. Kalau kurang kreatif saya pikir akan stagnan,’’ ujarnya.

Salah satu unit usaha di bawah GNE, yakni Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek kini tak jalan. Unit usaha GNE yang justru berkembang adalah usaha paving block dan konstruksi. Sementara untuk mengembangkan RPH Banyumulek, GNE justru meminta penambahan penyertaan modal. (nas)