Dugaan Kebocoran Retribusi Parkir, Pejabat Dishub Terancam Dirombak

Mataram (Suara NTB) – Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana tak bisa menutupi kekecewaannya terhadap kinerja anak buahnya di Dinas Perhubungan (Dishub). Dugaan adanya kebocoran retribusi parkir sehingga ditelisik Kejaksaan jadi preseden buruk. Mohan pun mengancam akan merombak pejabat di Dinas Perhubungan.

“Kalau begitu terus, iya kenapa tidak,” tegas Mohan dikonfirmasi, Jumat, 27 Oktober 2017. Akan tetapi, Wawali masih memberikan kesempatan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Drs. H. Khalid beserta jajarannya untuk memperbaiki sistem mereka. Bila perlu melakukan evaluasi menyeluruh di internal maupun eksternal, terutama jukir.

Iklan

Mohan heran dengan kinerja Dishub. Ia berulang kali memberikan masukan terkait penataan jukir. Termasuk saran kalangan legislatif agar tata kelola dan manajemen parkir diperbaiki. Tetapi masih saja ditemukan kebocoran – kebocoran retribusi. Sementara, mereka tidak mau disalahkan, tetapi tidak memperbaiki inovasi.

“Saya sudah berikan masukan. Bahkan, legislatif juga demikian. Masih saja begini. Disalahkan malah tidak mau,” sesalnya.

Ia menanggapi rencana menangkap jukir yang tidak memberikan karcis ke masyarakat. Penerapan sanksi tegas seperti itu dengan melibatkan kepolisian harus sudah diterapkan sejak lama. Sebab, pendekatan persuasif berulangkali diterapkan tetapi tidak bisa menyelesaikan sesuatu yang dijalankan secara prosedural. “Sudah saatnya lah. Kan, mereka sudah lama penertiban,” ucapnya.

Wawali tidak mau persoalan itu bolak – balik seperti ini. Oleh karena itu, ia meminta jajaran Dishub mengidentifikasi jukir resmi dan ilegal. Kedua, menerapkan sungguh – sungguh pelaksanaan karcis ke masyarakat. Kadang, ia melihat jukir tidak memberikan karcis. Dan, itu jadi potensi kebocoran.

Ketiga, Dishub harus sering – sering melakukan uji petik,supaya mengetahui potensi kebocoran. ” Jangan sampai berbulan – bulan tidak dilakukan. Sehingga, ada modus sendiri,” kritiknya. (cem)