Duduki Kantor Samsat Sumbawa, Pemilik Lahan Desak Pemprov Segera Berikan Solusi

Tampak spanduk dan tenda yang dipasang pihak yang mengaku pemilik lahan di Kantor Samsat Sumbawa. (Suara NTB/ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Lahan tempat dibangunnya Kantor Samsat Sumbawa hingga kini masih dipersoalkan. Setelah sekian lama menempuh berbagai upaya, pemilik lahan, H. Maksud bersama ahli warisnya didampingi Pegiat LSM dan Kuasa Hukumnya akhirnya menduduki kantor tersebut sejak Senin, 8 November 2021. Aksi ini dilakukan, karena belum ada titik terang terhadap penyelesaian persoalan lahan seluas 802 M2 dengan nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 2384 oleh Pemerintah provinsi (Pemprov) NTB.

Usai melakukan orasi, pemilik lahan menyegel dan menggembok pintu masuk sebelah barat Kantor Samsat dengan menempelkan baliho betulis “Kami Melakukan Penguasaan Hak Milik Berdasarkan SHM 2384 Sampai Dengan Ada Putusan Final”. Bahkan pemilik juga mendirikan tenda di halaman Kantor Samsat.

Iklan

“Kenapa kami lakukan penguasaan lahan, karena sudah tidak ada itikad baik dari pihak pemprov, pemda selaku yang memanfaatkan lahan kami ini untuk mengganti rugi atau apa. Sampai detik ini kami tidak pernah menerima ganti itu,” tegas Anak Pemilik Lahan, Syaifullah, saat ditemui Suara NTB di lokasi Kantor Samsat Sumbawa, Selasa, 9 November 2021.

Menurutnya, persoalan ini sudah berlangsung sejak lama dan sudah sering dilakukan pertemuan baik dengan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Pihaknya juga sudah melayangkan dua kali somasi ke pemrov NTB. Namun sampai saat ini belum ada titik temu dan solusi yang diberikan pemerintah. Padahal jelas-jelas pihaknya memiliki alas hak atas kepemilikan lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2348. Ia menegaskan, lahan tersebut juga tidak pernah diperjual belikan kepada siapapun.

“Sampai detik ini, SHM itu masih sah di kami, masih asli milik kami. Belum pernah ada jual beli segala macam baik dengan pemerintah ataupun perorangan. Luasnya 820 meter persegi atas nama H. Maksud dengan nomor SHM 2384,” ucapnya.

Dari pertemuan yang dilakukan, sebutnya, ternyata sudah diterbitkan sertifikat hak pakai atas tanah tersebut. Diterbitkan oleh Pemda tahun 2005 lalu dan dilakukan tukar guling dengan pemprov sekitar tahun 2015. Tentunya penerbitan sertifikat hak pakai itu menurutnya sangat janggal. Sebab, SHM atas tanah tersebut dijaminkan di bank pada tahun 2000 dan baru dilunasi pada tahun 2011. Kejanggalan lainnya ketika pihaknya melayangkan surat somasi kedua kepada pemprov. Pemprov memberikan tanggapan dengan menunjukkan dasar kepemilikan. Namun dasar kepemilikan yang diperlihatkan, obyeknya bukan di lahan Samsat. Tetapi lahan lain yang bersebelahan dengan Kantor Samsat.

“Kita sudah ketemu dengan pihak pemprov. Ternyata menunjukkan sertifikat hak pakai yang diterbitkan oleh Pemda tahun 2005. Mana mungkin bisa terbit hak pakai di tahun 2005, sementara sertifikat hak milik masih diagunkan di bank dari tahun 2000 dan dilunasi 2011. Dan sertifikat itu baru saya royah di tahun 2020 di BPN. Adapun dari jawaban somasi, pemprov memberikan warkah yang bukan untuk warkah tanah ini. Itu bukan untuk warkah lahan tanah Samsat ini,” ungkapnya.

Saat ini, lanjutnya, terhitung sudah dua hari pihaknya menduduki Kantor Samsat. Meskipun demikian, pelayanan di kantor setempat tetap berjalan. Pihaknya meminta kepada pemprov untuk mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dalam hal ini pihaknya memberikan batas waktu hingga pekan depan. Jika tidak ada respon baik dari pemprov, pihaknya akan menutup kantor setempat sesuai dengan batas SHM yang dimiliki. “Kita duduki sesuai SHM yang kami pegang. Sementara ini supaya pelayanan tetap jalan, satu pintu kami tutup. Pintu sebelah timur tetap kami buka. Kalau memang tidak ada upaya dari pihak pemprov untuk menyelesaikan ini, kami tutup sesuai batas SHM yang kami miliki,” tegasnya.

Sementara Kepala Samsat Sumbawa, Sofyan mengatakan bahwa aksi yang dilakukan pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan merupakan haknya. Namun pihaknya berharap aksi tersebut tetap berlangsung damai. Sehingga tidak mengganggu pelayanan publik. Ia memahami perjuangan pihak yang mengaku memiliki lahan yang didalamnya berdiri Kantor Samsat. Tetapi tentunya pemda dan pemprov juga memiliki dasar hukum yang menjadi alas hak atas lahan itu sehingga membangun Kantor Samsat.

“Aksi yang dilakukan wajar saja, karena mereka mengaku punya bukti kepemilikan. Tapi satu sisi kita juga ada bukti kepemilikan yang diserahkan oleh kabupaten. Karena tanah ini dulunya kan ditukar guling. Itu statusnya,” ujarnya.

Terkait aksi, diakuinya sudah dilakukan mediasi. Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pemprov untuk mencari solusi terbaik terhadap persoalan ini. “Sudah dimediasi dari kemarin. Berbicara dengan pengacaranya. Yang kita cari sebenarnya jalan keluar. Ini tetap kita koordinasikan dengan pemprov. Insya Allah tetap ada jalan keluar,” terangnya.

Terpisah, Kepala BPKAD NTB, Drs. M. Rizal menyampaikan, Pemkab Sumbawa melakukan tukar menukar tanah/aset yang terletak di Jalan Bungur No.4 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas yang sekarang digunakan sebagai Kantor UPTB UPPD Samsat Sumbawa oleh Pemprov NTB. Dengan tanah milik Pemprov NTB yang terletak di Jalan Cendrawasih No 6 Kelurahan Brang Biji yang sekarang digunakan oleh Pemkab Sumbawa sebagai Kantor PD. BPR NTB.

Dalam tukar menukar tanah milik Pemprov NTB dengan tanah milik Pemkab Sumbawa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur NTB Nomor 032 – 346 tahun 2015 terdapat selisih lebih tanah milik Pemprov dengan nilai Rp 529.985.000. Selisih nilai lebih atas tukar menukar tersebut Pemprov menghibahkan ke Pemkab Sumbawa dengan Surat Keputusan Gubernur 032- 267 tahun 2016 tanggal 3 Maret 2016. (ind/arn)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional