Dualisme BPPD NTB Ganggu Promosi Pariwisata

Mataram (Suara NTB) – Beberapa bulan terkahir Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB tidak memiliki kepengurusan baru. Namun belakangan nama Lalu Abdul Hadi Faishal yang saat ini menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB disebut-sebut sebagai ketua terpilih BPPD NTB.  Sebelumnya juga terdapat satu nama yang sudah mendeklarasikan diri sebagai ketua, ialah TGH Fauzan Zakaria.

Banyak hal yang semestinya dapat dilakukan BPPD NTB untuk mendukung program-program kepariwisataan saat ini. Namun beberapa pihak justru disibukkan dengan kisruh dua nama ketua BPPD saat ini. Hal ini pula yang membuat BPPD NTB belum memiliki kepengurusan yang definitif. Hal ini juga mengganggu promosi pariwisata NTB yang semestinya bisa dilakukan secara lebih massif.

“BPPD NTB itu memiliki tugas untuk membantu pemerintah dalam mempromosikan potensi pariwisata yang dimiliki daerah kita. Kalau kisruh seperti ini kan harusnya kita malu. Seharusnya tidak ada waktu untuk ini,” kata pemerhati pariwisata I Putu Gede, M. Par, di Mataram, Senin, 2 April 2018.

Ia berharap kepada para asosiasi dan pelaku pariwisata lainnya agar tetap berpromosi meski tanpa BPPD. Sebab promosi ini sangat penting dan harus dilakukan terus menerus tanpa henti. Sehingga pariwisata NTB bisa tetap diingat oleh wisatawan.

“Selama ini memang para pelaku atau industri pariwisata selalu melakukan promosi. Paling tidak promosi langsung dari hotel atau travel agent. Sebenarnya meski tanpa BPPD, teman-teman ini tetap promosi. Hanya saja, ini amanat undang-undang, maka BPPD harus tetap menjaga eksistensinya,” ujarnya.

Ia melihat saat ini banyak hal yang semestinya harus diperhatikan. Termasuk soal promosi yang harusnya bisa dilakukan segera oleh BPPD NTB. Belum lagi kalau berbicara tentang kualitas SDM yang masih perlu dimaksimalkan. Selain itu, persoalan lainnya seperti atraksi dan budaya juga masih perlu diperhatikan. Ini hal-hal yang harusnya dijual atau dipromosikan dengan lebih baik oleh BPPD NTB.

Sementara itu, masing-masing pihak juga saat ini masih bersikeras memiliki hak sebagai ketua BPPD NTB. Seperti diketahui, bahwa TGH Fauzan Zakaria sebelumnya telah mengumumkan dirinya dipilih sebagai ketua berdasarkan hasil musyawarah. Sementara Lalu Abdul Hadi Faishal menyatakan bahwa dirinya terpilih melalui proses voting dari sembilan penentu kebijakan BPPD NTB yang telah dipilih oleh Gubernur NTB.

“Sebelum lakukan voting, muncul dua nama yaitu saya dan Pak Fauzan Zakaria. Setelah dilakukan voting terdapat perbandingan suara enam untuk saya dan tiga untuk Pak Fauzan Zakaria. Dengan demikian, berdasarkan hasil voting, saya dipilih sebagai ketua, Pak Fauzan sebagai wakil ketua dan Pak Edo sebagai Sekretaris,” kata Lalu Abdul Hadi Faishal.

Hal ini tentu saja membuat para pelaku pariwisata lainnya dan masyarakat merasa bingung. Sebab terdapat dua pihak yang mengklaim dirinya sudah terpilih menjadi ketua BPPD NTB periode 2018-2022.

Menanggapi persoalan ini, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos.,M.Si mengatakan bahwa masalah ini harus diselesaikan bersama oleh kedua belah pihak. Seperti yang tercantum di dalam aturan, pemilihan ketua dan pengurus BPPD, Pemda tidak dapat ambil bagian. Sehingga ia menyerahkan sepenuhnya kepada sembilan penentu kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Gubernur NTB.

“Ini bukan urusan dinas, saya tidak bisa banyak komentar. Yang saya harapkan kita semua sekarang ini fokus kerja untuk promosikan pariwisata NTB ini. Kita punya banyak kegiatan yang harus kita kerjakan. Jangan sampai waktu kita itu habis untuk berselisih,” ujarnya.

Ia mengatakan pihaknya kecewa dengan sikap para pelaku pariwisata dan asosiasi yang berselisih. Padahal tujuan utamanya untuk memajukan kepariwisataan di NTB. Ia berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan oleh para pihak.

Sementara itu, Ketua ASITA NTB Dewantoro Umbu Djoka juga turut menanggapi persoalan ini. Ia menyarankan agar Pemda bisa memfasilitasi untuk kembali melakukan musyawarah mufakat dari kedua belah pihak. Sehingga bisa ditemukan solusi dari persoalan ini. Sebab BPPD NTB ini juga merupakan salah satu wadah bagi semua asosiasi pariwisata di NTB, termasuk ASITA.

“Saya sendiri tidak terlibat dalam persoalan ini. Hanya saja, kalau bisa Pemda itu fasilitasi kedua belah pihak. Hadirkan semua pelaku pariwisata dan asosiasi termasuk penentu kebijakan. Nanti diskusikan lagi, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan kalau kita memang mau menyelesaikannya dengan baik,” ujarnya.

Pemilihan ketua dan pengurus BPPD ini sebenarnya telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Dimana Unsur penentu kebijakan BPPD yang terdiri dari sembilan orang itu berdasarkan perwakilan dari beberapa pihak. Diantaranya, wakil asosiasi kepariwisataan empat orang, wakil asosiasi profesi dua orang, wakil asosiasi penerbangan satu orang dan pakar/akademisi dua orang.

Sementara itu, penetapan para penentu kebijakan itu dilakukan oleh gubernur. Sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Sedangkan untuk pemilihan ketua, wakil ketua dan sekretaris dilakukan dari dan oleh anggota penentu kebijakan yang berjumlah sembilan orang itu. Hal ini tertuang di dalam pasal 45 ayat (3) undang-undang yang sama. (lin)