Dualisme BPPD, Dewan Ancam Boikot Anggaran Promosi Wisata

Mataram (Suara NTB) – Dualisme kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB, mendapat sorotan dari para wakil rakyat di DPRD NTB. Karena polemik tersebut dikhawatirkan akan berdampak mengganggu pengembangan pembangunan industri pariwisata daerah yang dinilai trennya sudah cukup baik.

Anggota Komisi II DPRD NTB yang membidangi urusan pariwisata, Raihan Anwar, menyatakan, pihaknya merasa sangat prihatin dengan masalah BPPD NTB. Sebab, dalam penyusunan struktur kepengurusannya masih terkesan ada intervensi politik dari pemerintah.

Iklan

“Kita prihatin dengan tata kelola seperti itu. Mestinya harus dijalankan dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Kepengurusan ya silahkan dipilih anggota. Jangan menciptakan kondisi yang membingungkan dan tidak kondusif, sehingga nantinya malah membuat kondisi pariwisata kita tidak berjalan bagus,” katanya.

Diketahui  kepengurusan BPPD NTB saat ini mengalami perpecahan, antara kepengurusan Fauzan Zakaria yang juga Ketua DPD Asosiasi Pariwisata Islami Indonesia (APII) NTB, dengan kepengurusan Lalu Hadi Faishal yang tidak lain Ketua Persatuan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) NTB.

Atas kondisi itu, Raihan mengatakan bahwa pihaknya akan meminta penjelasan dari Gubernur NTB atau Sekda NTB, sehingga persoalan tersebut tidak menjadi berlarut-larut yang dikhawatirkan akan berimplikasi kepada pariwisata NTB.

“Komisi II saya kira akan memanggil Gubernur atau Sekda untuk menjelaskannya, kenapa keputusan ini diambil, yang bisa menjadi preseden buruk,” katanya saat ditemui di ruang kerja Komisi II, Kamis, 29 Maret 2018.

“Inikan tidak lazim, menimbulkan konflik di dalam penyelenggaraan pariwisata NTB,” sambung Politisi Nasdem itu.

Hal senada diutarakan anggota Komisi II DPRD NTB lainnya, HL Dharma Setiawan. Menurutnya, seharusnya Pemerintah Provinsi NTB mengusulkan nama-nama mereka yang sudah lama di asosiasi dan berpengalaman dalam bidang pariwisata yang didorong menjadi Ketua BPPD NTB.

“BPPD itu kan butuh orang yang berpengalaman… Bukan instan seperti ini. Kalau alasannya hanya bahasa Arab, tidak jugalah. Kita bisa cari orang kita banyak kalau hanya sekedar itu,” katanya.

Ia berharap agar susunan kepengurusan BPPD NTB itu bisa dianulir atau dibatalkan, sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan dan hanya akan merugikan sektor Pariwisata NTB.

“Kita minta ini dibatalkan saja, buat apa kalau masih juga seperti ini, ya kita akan panggil. Komisi II akan melakukan ini karena ini kewenangan kita,” tandas politisi Partai Golkar tersebut.

Di tempat terpisah, Ketua Fraksi PKS, Johan Rosihan mengancam akan memboikot anggaran untuk BPPD, jika konflik tersebut tidak diselesaikan segera.

Dalam kesempatan terpisah, Lalu Abdul Hadi Faishal NTB juga mengaku telah terpilih memimpin BPPD NTB. Menurut Hadi, ia terpilih berdasarkan hasil voting dari sembilan penentu kebijakan yang dipilih oleh Gubernur NTB.

“Sebelum lakukan voting, muncul dua nama yaitu saya dan Pak Fauzan Zakaria. Setelah dilakukan voting terdapat perbandingan suara enam untuk saya dan tiga untuk Pak Fauzan Zakaria. Dengan demikian, berdasarkan hasil voting, saya dipilih sebagai ketua, Pak Fauzan sebagai wakil ketua dan Pak Edo sebagai Sekretaris,” kata Hadi Faishal, di Mataram, Kamis, 29 Maret 2018.

Dua hari sebelumnya, Fauzan Zakaria telah mengumumkan dirinya sebagai ketua BPPD NTB yang dipilih oleh Gubernur NTB melalui Sekda NTB. Namun setelah itu dilakukan kembali voting oleh sembilan penentu kebijakan yang membuat Hadi Faishal sebagai ketua dengan perbandingan suara enam berbanding tiga.

Hal ini tentu saja membuat para pelaku pariwisata lainnya dan masyarakat merasa bingung. Sebab terdapat dua pihak yang masing-masing mengklaim dirinya sudah terpilih menjadi ketua BPPD NTB periode 2018-2022.

“Saya pribadi tidak ingin adanya keributan, karena kita masih punya tugas besar untuk membangun pariwisata NTB ini dan mempromosikannya agar diketahui oleh lebih banyak lagi wisatawan dari seluruh dunia,” ujarnya.

Menanggapi persoalan ini, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.L.Moh Faozal, S.Sos.,M.Si mengatakan bahwa masalah ini harus diselesaikan bersama oleh kedua belah pihak. Seperti yang tercantum di dalam aturan, pemilihan ketua dan pengurus BPPD, Pemda tidak dapat ambil bagian. Sehingga ia menyerahkan sepenuhnya kepada sembilan penentu kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Gubernur NTB.

“Ini bukan urusan dinas, saya tidak bisa banyak komentar. Yang saya harapkan kita semua sekarang ini fokus kerja untuk promosikan pariwisata NTB ini. Kita punya banyak kegiatan yang harus kita kerjakan. Jangan sampai waktu kita itu habis untuk berselisih,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa pihaknya merasa sedikit kecewa dengan sikap para pelaku pariwisata dan asosiasi yang berselisih. Padahal tujuan utamanya untuk memajukan kepariwisataan di NTB. Ia berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan oleh para pihak.

Sebelumnya, TGH Fauzan Zakaria menegaskan telah rampungnya proses penentuan ketua dan anggota BPPD NTB. Fauzan mengaku terpilih sebagai ketua, dengan M. Nur Haedin sebagai wakil ketua dan JN Wirajagat sebagai sekretaris. Ini diharapkan dapat memaksimalkan tugas dan peran BPPD sebagai badan yang bertugas untuk memperkenalkan potensi pariwisata NTB.

“Berdasarkan musyawarah bersama, terpilihlah ketua, wakil ketua dan sekertaris. Sementara yang lainnya menjadi anggota. Kita harapkan ini bisa membawa pariwisata NTB menjadi lebih baik dimasa mendatang,” kata Fauzan, di Mataram, Minggu, 25 Maret 2018 lalu. (ndi/lin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here