Dua Unit Ruko Aset Pemkot Mataram, Diduga Dijual

Mataram (Suara NTB) – Dua unit ruko yang merupakan aset Pemkot Mataram di Jalan AA Gde Ngurah, Cakranegara diduga dijual. Dugaan ini muncul setelah ditemukan ada ruko yang telah memiliki sertifikat hak milik. Demikian disampaikan Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, S.Pi kepada Suara NTB.

Aset ruko milik Pemkot Mataram tak hanya di Jalan AA Gde Ngurah, tapi juga di Jalan Selaparang yang dikelola Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram. Ruko yang ada di Jalan AA Gde Ngurah berada di bawah pengelolaan Dinas Perdagangan. Alwan mengatakan Tim Penelusuran Aset yang belum lama dibentuk akan menelusuri dugaan penjualan aset tersebut.

Iklan

“Yang sudah punya sertifikat hak milik dua,” sebutnya. Tim yang dibentuk BKD juga akan menelusuri dari siapa penyewa membeli ruko tersebut. Rapat persoalan aset ini juga telah dilakukan pekan lalu.

Alwan menduga penjualan aset ruko tak hanya di Jalan AA Gde Ngurah, tapi juga di Jalan Selaparang. Ruko di dua kawasan ini merupakan bangunan tua yang telah berdiri sejak sekitar 1970-an dan 1980-an. Alwan mengaku baru mengetahui indikasi penjualan ruko ini setelah menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan sejak awal 2017. “Semua aset kan saya telusuri dulu sesuai bidang tugas saya. Mana yang punya Perdagangan saya tinjau, lokasinya di mana. Setelah ditanya (kepada penyewa) ternyata ada yang sewanya belum dibayar. Kenapa belum dibayar? Saya tanyalah kepada pemiliknya. Terus baru juga dikasih tahu hak milik, ada sertifikat, lho kok bisa? Dan inilah yang kami sampaikan ke BKD,” jelasnya.

Terpisah, Anggota Tim Penelusuran Aset Pemkot Mataram, H. Mahsar Malacca mengatakan seharusnya aset Pemkot Mataram di kawasan itu statusnya HGB. Namun kemudian ada temuan dimana aset telah beralih kepemilikan. “Itu akan kita telusuri kenapa bisa HGB jadi hak milik. Seharusnya semua atas pengetahuan Pemkot Mataram,” jelasnya kepada Suara NTB, Selasa, 18 April 2017.

Mahsar mengatakan saat ini tim tengah mengumpulkan data terkait aset ersebut. Setelah data terkumpul, tim akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menurut Mahsar, munculnya persoalan ini karena pengawasan tak maksimal.

“Dulu kurang pengawasan sehingga kita kurang tahu ada aset yang dialihkan dari HGB ke hak milik,” terangnya. (ynt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here