Dua Terdakwa Rekanan Penyedia Bibit Jagung Dihukum Delapan Tahun Penjara

Terdakwa Aryanto Prametu saat mengikuti sidang dengan agenda pembacaan putusan di PN Tipikor Mataram, Senin, 10 Januari 2022.(Suara NTB/jun)

Mataram (Suara NTB) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram, menghukum dua terdakwa rekanan penyedia bibit jagung yakni Aryanto Prametu dan Lalu Ikhwanul Hubi dengan pidana penjara selama delapan tahun.

Keduanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer. Putusan itu dibacakan Hakim Ketua, Catur Bayu Sulistyo dalam sidang di PN Tipikor Mataram, Senin, 10 Januari 2022. “Karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan turut serta melakukan korupsi menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama delapan tahun, serta denda Rp400 juta,” demikian putusan Majelis Hakim kepada terdakwa Aryanto Prametu yang mendapat kesempatan awal.

Iklan

Apabila denda Rp400 juta tersebut tidak mampu dibayar, maka terdakwa Aryanto Prametu yang merupakan Direktur PT. Sinta Agro Mandiri harus menggantinya dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Kemudian terdakwa diputuskan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp7,8 miliar lebih paling lambat satu bulan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap.

Jika tidak terpenuhi, lanjut Majelis Hakim, harta bendanya harus disita Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejati NTB. “Apabila terdakwa tidak punya harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara satu tahun,” imbuhnya.

Sementara terdakwa Lalu Ikhawanul Hubi, juga dinyatakan oleh Majelis Hakim bersalah karena turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara. Ia divonis sama yakni delapan tahun penjara dengan denda Rp400 juta. Kemudian menghukum terdakwa membayar uang pengganti kerugian sebesar Rp5 miliar lebih paling lambat satu bulan setelah putusan. “Apabila tidak mampu dipenuhi akan diganti dengan pidana penjara satu tahun,” putus Majelis Hakim.

Menanggapi putusan Majelis Hakim tersebut, kedua terdakwa melalui Penasihat Hukum (PH) masing-masing menyatakan akan pikir-pikir untuk mengambil langkah hukum selanjutnya. Pun demikian halnya dengan JPU Kejati NTB. (jun)

Advertisement