Dua Tahun Zul-Rohmi, Memacu Birokrasi di Tengah Pandemi

H. Lalu Gita Ariadi. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Dua tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah penuh dengan tantangan. Bencana yang datang silih berganti memaksa birokrasi di NTB untuk terus beradaptasi. Menyesuaikan diri dengan tantangan. Di tengah situasi pandemi, pasangan Zul-Rohmi terus melakukan penataan birokrasi agar tetap berlari kencang mengejar target-target pembangunan sesuai visi misi untuk mewujudkan NTB Gemilang.

‘’Secara personel terjadi regenerasi. Maka seiring perjalanan waktu, pengawalan NTB Gemilang melalui penempatan pejabat secara the right man on the right place,’’ tegas Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 14 September 2020.

Iklan

Dalam pengukuran kinerja pejabat struktural beserta seluruh ASN, Pemprov NTB menggunakan aplikasi e-kinerja dengan metode Balance Score Card (BSC). Dengan aplikasi tersebut, membuat Pemda fokus pada pencapaian indikator RPJMD NTB untuk mewujudkan NTB Gemilang.

‘’Supaya terukur kinerja birokrat kita, secara program terkonsolidasi,’’ ujarnya. Sekda mengatakan, sejak tahun pertama kepemimpinan Gubernur dan Wagub, konsolidasi internal dan program terus dilakukan. Dari visi misi NTB Gemilang terus terinternalisasi agar terpahamkan dengan baik ke mana arah untuk melangkah ke depan menuju NTB Gemilang.

‘’Sehingga visi misi dan penjabarannya terus dikonsolidasikan. Bahkan dalam tahun ini juga RPJMD kita sesuaikan, sesuai dengan perkembangan terkini serta prospek ke depan,’’ ujarnya.

Gita menjelaskan, dua tahun perjalanan Zul-Rohmi, banyak hal yang terjadi. Di tahun pertama, Zul-Rohmi dihadapkan dengan suasana keprihatinan bencana gempa bumi. Belum tuntas penanganan pascabencana gempa, NTB berhadapan dengan Corona.

‘’Sehingga target (RPJMD) mengalami penyesuaian. Sekarang, Corona ini kita tak tahu kapan akan berakhir. Sehingga revisi RPJMD 2019 – 2023 mengalami proses penyesuaian dan sekarang dalam pembahasan di DPRD. Ini semata-mata kita melangkah dalam suasana yang realistis dan akuntabel,’’ jelasnya.

Tantangan ke depan, juga tidak mudah. NTB berada pada situasi dan kondisi pandemi Covid-19. Ketika pandemi Covid-19 memberikan dampak ekonomi, bahkan ditengarai akan memicu resesi di dunia.

‘’Tentu mau tidak mau, siap tidak siap, akan mempengaruhi (kawasan) regional kita. Indikasinya dari pelemahan ekonomi, pendapatan asli daerah yang terkoreksi,’’ katanya. Namun, di balik pandemi Covid-19 yang melanda secara global, ada berkah tersembunyi. Yaitu, meningkatkan kreativitas untuk berinovasi di tengah pandemi.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD, kreatif memanfaatkan peluang yang ada. Misalnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), melakukan optimalisasi pemanfaatan aset-aset daerah. ‘’Mau tidak mau, kita harus tetap survive, bahkan diikhtiarkan melompat di atas segala keterbatasan. Kita harus mencanangkan optimisme. Optimisme itu harus disertai dengan kinerja, komitmen dan inovasi. Bagaimana kita bisa keluar dari masalah ini,’’ tandas Sekda. Untuk mengukur kinerja pejabat, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, telah menandatangani kertas perjanjian kerja atau attitude, attention, action (A3) dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB.

A3 nantinya menjadi alat ukur kinerja dan penempatan pejabat Pemprov NTB, baik eselon II, III dan IV. Penandatangan A3 disaksikan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemen PANRB, Prof. Dr. Diah Natalisa, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si beberapa waktu lalu.

Gubernur mengatakan, dengan adanya A3, akan menjadi imbal balik bagi Biro Organisasi dan Sekda NTB dalam melakukan evaluasi penyederhanaan dan pengembangan perangkat organisasi perangkat daerah. Melalui penandatanganan kertas A3, pimpinan dapat mengambil keputusan soal mutasi atau penempatan pejabat. Karena ada alat ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja pejabat. Bagi pejabat yang tidak mencapai kinerja, bukan berarti tidak mampu. Mungkin dia tidak cocok untuk duduk di jabatan tersebut dan di jabatan lain akan sesuai dengan karakteristik kinerjanya.

Papan elektronik capaian kinerja ini akan dipasang di ruang kerja gubernur, wakil gubernur dan Sekda. ‘’Ini kelihatan sederhana. Tapi ini milestone yang sangat penting buat birokrasi kita,’’ kata Gubernur NTB, yang akrab disapa Bang Zul ini. Penandatangan perjanjian kerja bukan saja untuk eselon II, tetapi juga eselon III dan IV. Tujuannya, menjadikan birokrasi di NTB menjadi organisasi belajar. Organisasi belajar mensyaratkan kepiawaian personal alias personal master. Dan untuk mendapatkan atribut tersebut, setiap birokrat di NTB harus punya kerendahan hati dan kesediaan untuk terus menerus belajar. (nas)