Dua Tahun Menunggu, 125 PPPK di Lobar Mulai Pemberkasan

Suparlan (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Angin segar bagi para tenaga kontrak non PNS  yang lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lombok Barat (Lobar).  Setelah dua tahun menuggu kejelasan nasib, akhirnya Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan  Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta Pemda Lobar melakukan pemberkasan terhadap 125 peserta yang lulus PPPK tahun 2018 lalu. Saat ini para tenaga kontrak non PNS ini tengah melengkapi berkas pemberkasan baik secara online maupun offline.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (BKD PSDM) Lobar, Suparlan mengatakan untuk peserta yang lolos PPPK 2018 lalu sudah mulai melakukan pemberkasan sejak pekan lalu.

‘’Pemberkasan dilakukan setelah ada pemberitahuan dari Kemenpan-RB meminta Pemda menyampaikan ke para peserta menyiapkan berkas. Pihak kementerian menyampaikan hal ini pada saat bimbingan teknis (bimtek) di Denpasar Bali beberapa hari lalu,’’ ujarnya, Rabu, 23 Desember 2020.

Proses pemberkasan, jelas dia, dilakukan melalui online dan ada juga yang offline. Adapun syarat berkas PPPK yang harus dilengkapi sama seperti CPNS. Terdiri dari SK pengangkatan sebagai tenaga kontrak. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan KTP. Terkait kapan SK PPPK keluar, pihaknya memperkirakan bisa terbit bulan Januari awal tahun depan.

Selain PPPK melakukan pemberkasan, pihaknya juga menyiapkan pembagian SK bagi 201 CPNS yang lulus tahun 2019. Rencananya SK dibagikan Senin tanggal 28 Desember 2020 di aula kantor bupati. Pembagian dilakukan tetap menggunakan protokol kesehatan.

Ditanya Soal kepastian usulan formasi guru non ASN untuk pengangkatan satu juta PPPK, pihak Pemda sudah mengajukan sebanyak 1.762 formasi lebih. Pihak Pemda tentu mempertimbangkan beban daerah terhadap formasi PPPK ini, akan tetapi menjadi kewajiban pemda mengusulkan ke pusat. “Karena Kita tidak tahu, nantinya Kalau gajinya dari pusat kan menyesal kita tidak usulkan,”terangnya.

Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dikbud Lobar, Hamzah mengatakan, pihak Dinas Dikbud mengajukan 1.762 formasi untuk seleksi penerimaan PPPK khusus guru pada 2021. Dengan jumlah guru honorer di Lobar sekitar 3.000 lebih, baik Guru tetap daerah (GTD) maupun yang guru tidak tetap (GTT). Artinya terdapat 1.238 guru non ASN yang berstatus kontrak maupun tenaga honorer kategori dua (honorer K2) tidak bisa ikut seleksi PPPK. 1.762 formasi dengan rincian 1.328 formasi untuk guru SD. Dengan rincian, 1.070 untuk guru kelas dan sisanya untuk guru olahraga.

Sedangkan formasi untuk guru jenjang SMP, yang diusulkan sebanyak 434 orang untuk semua mata pelajaran, baik, di SMP negeri, maupun SD Satu Atap di Lobar yang saat ini belum memiliki guru PNS. Sementara untuk guru agama, sekitar seratusan lebih.(her)