Dua SKPD di Kota Bima akan Dihapus

Kota Bima (Suara NTB) – Menindaklanjuti PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, dua SKPD Pemerintah Kota (Pemkot) Bima akan dihapus dan digabungkan dengan SKPD yang serumpun dan memiliki karakteristik yang sama.

“Dua SKPD yang dihapus yakni Dinas Kebersihan, Pertanaman dan Pemakaman (DKPP) dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (BPM Kelurahan),” kata Kepala BKD Kota Bima, Drs. H. Supratman, M. Ap, menjawab Suara NTB, Sabtu, 17 September 2016.

Iklan

Dijelaskan, bidang-bidang dalam SKPD yang terhapus itu. Nantinya akan digabungkan dengan sejumlah SKPD lainnya. Seperti Bidang Kebersihan akan digabungkan ke Badan lingkungan hidup (BLH). Sedangkan Pertanaman dan Pemakaman akan dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU).

“Sementara BPM Kelurahan kemungkinan akan difungsikan di tingkat Kecamatan,” katanya.

Selain itu, Dinas Kehutanan (Dishut) akan dialihkan ke Provinsi. Dan pada awal tahun 2017 mendatang akan mulai beroperasi. Sementara Dinas perkebunan akan digabungkan ke Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak).

“Bidang Perkebunan yang kemarin satu SKPD dengan Dishut akan digabungkan ke Dispertanak, karena Dishut telah dialihkan ke Provinsi,” ujarnya.

Diakuinya, perampingan itu juga berdasarkan tipelogi. Karena dalam aplikasi PP itu terdapat tiga tipe, yakni A, B dan C. Menurut dia, SKPD atau Badan tipe A, antara lain DPPKAD, Dispertanakk, BLH dan Sat Pol PP Kebakaran dan Linmas.

“Tipe A ini beban tugas dan tanggungjawabnya sangat besar,” katanya.

Sedangkan Tipe B, lanjutnya, Setda, Bagian, Asisten, Staf ahli, Dinas Kelautan dan perikanan (DKP), Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan, Dinas Pengendalian penduduk KB, Disdukcapil, Dinsos, Kesbangpol, Dinas Komunikasi Informatika dan Personalia.

“Sementara tipe C, yakni Dinas perhubungan (Dishub), Dinas perpustakaan, KPPT berubah menjadi Dinas penambah modal pelayanan terpadu satu (KPS). Dinas Kerarsipan, Bappeda dan Badan penelitian dan pengembangan, BKD, Dinas PU dan tata ruang, Diskoperindag, Ispektorat dan Sekwan,” sebutnya.

Dia menambahkan usulan Raperda perampingan perangkat organisasi itu telah diajukan ke DPRD untuk dibahas lebih lanjut. (uki)