Dua Perusahaan Sepakati Harga Pembebasan Lahan

Mataram (Suara NTB) – PT. Pembangunan Perumahan Persada dan PT. Reganda Grup menyepakati harga pembebasan lahan yang ditetapkan oleh Pemkot Mataram berdasarkan perhitungan tim appraisal. Satu meter tanah dibayar untuk pembangunan jalan Dewi Sartika Monjok Barat senilai Rp 5.060.000.

Lahan PT. Pembangunan Perumahan Persada terdampak pembebasan lahan itu seluas 393 meter persegi. Ganti rugi diperoleh sekitar Rp 1.9 miliar lebih. Selain itu, ada ganti rugi bangunan yang terkena imbas pembangunan senilai Rp 10,9 juta. Sedangkan, PT. Reganda Grup mendapatkan uang ganti rugi lebih rendah. Tanah dibebaskan 350 meter persegi dengan jumlah uang ganti rugi Rp 1,7 miliar lebih. Dengan tambahan ganti rugi tembok pagar Rp 25,5 juta.

Iklan

Rapat pembebasan lahan yang dipimpin Asisten II Setda Kota Mataram, Wartan, SH.MH., Jumat, 15 Desember 2017 berlangsung cepat. Tak ada penolakan oleh kedua perusahaan. “Kalian dengar sendiri semuanya sepakat. Tidak ada paksaan,” kelakar Wartan.

Penghitungan harga untuk satu meter persegi itu berdasarkan hasil penilaian tim appraisal. Wartan menjelaskan, proses ganti rugi setelah disepakati harga tanah sesuai penilaian tim appraisal akan dibayarkan dengan sistem non tunai. “Sekarang ini pembayaran tidak ada cash. Semua lewat rekening,” sebutnya.

Masing – masing perwakilan PT. Pembangunan Perumahan Persada dan PT. Reganda Grup meminta waktu menghubungi pimpinan perusahaan mereka. PT. Reganda Grup yang diwakili oleh Rega Fajar langsung memberikan jawaban atas harga ditawarkan pemerintah. Rega yang usai menelpon pemilik perusahaan yang merupakan ayahnya menyetujui harga ditawarkan pemerintah.

“Barusan bapak saya menyetujui harga disampaikan,” kata Rega menyampaikan hasil pembicaraannya dengan ayahnya di ruang rapat.

Sementara itu, Dery Alfian yang diutus oleh PT. Pembangunan Perumahan Persada yang juga menghubungi pimpinan perusahaannya belum berani memutuskan. Sebab, arahan yang diterima dari pimpinan cabangnya akan menyampaikan hal tersebut ke pimpinan direksi di Jakarta.

“Saya belum bisa mengambil keputusan langsung. Karena saya diminta menyampaikan langsung ke pimpinan di Jakarta sebagai bahan laporan,” ucapnya.

Melihat kondisi itu, Wartan mempersilakan hasil rapat disampaikan ke pimpinannya. Akan tetapi, Pemkot Mataram memberikan batas waktu hingga Senin (18/12) pagi untuk memberikan jawaban. Karena dikhawatirkan pembayaran pembebasan tanah tidak bisa dilakukan karena penutupan anggaran. (cem)