Dua Perkara Korupsi Bebas, Jaksa Kasasi Vonis Tiga Terdakwa

Suroto. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kejari Bima menyiapkan upaya hukum luar biasa atas putusan bebas tiga terdakwa yang diajukan ke persidangan. Yakni Hj. Jubaidah terdakwa pungutan liar dana BOS modus tryout ujian SD tahun 2018. Serta terdakwa Alwi Yasin dan Suriadi dalam perkara dugaan korupsi pembayaran gaji PNS terpidana pencucian uang 2013-2017.

“Bisa kasasi nanti kalau memang dipertimbangan putusan hakim ada celah yang bisa kita uji di Mahkamah Agung,” ucap Kepala Kejari Bima Suroto dihubungi Senin, 1 Maret 2021. Jaksa penuntut umum kini sedang menelaah masing-masing putusan tersebut. Terkait pertimbangan majelis hakim membebaskan para terdakwa dari tuntutan. Yang menurut jaksa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Iklan

“Kita pelajari putusan lengkapnya. Kita lihat dulu apa pertimbangannya jadi nanti kita baru bisa berpendapat. Kita lihat pertimbangan hakim sehingga membebaskan terdakwa itu apa,” jelasnya. Tanggapan jaksa atas putusan bebas itu, sambung Suroto, nantinya akan dilampirkan dalam memori kasasi. Kasasi ini diajukan ke Mahkamah Agung. Setiap putusan bebas dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum.

Putusan bebas atas tiga terdakwa dari dua perkara ini mengharuskan evaluasi dalam penanganan perkara dari sejak penyidikan. Dua perkara tersebut penyidikannya di Polres Bima Kota untuk terdakwa Alwi Yasin dan Suriadi serta Polres Bima untuk perkara terdakwa Hj Jubaidah. “Kita tetap memperkuat alat bukti. Ketika kita menyatakan P-21, kita sudah yakin dengan alat bukti yang ada. Hanya kadang-kadang ada beda penafsiran antara jaksa dengan hakim. Nanti kita uji lagi di Mahkamah Agung,” terang Suroto.

Terpisah, Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Abadi mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima pernyataan kasasi dari jaksa penuntut umum. “Masih ada waktu 14 hari (sejak putusan dibacakan) untuk kasasi,” ucapnya. Dalam perkara Hj Jubaidah, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana selama satu tahun. Kemudian denda Rp50 juta subsidair tiga bulan kurungan, serta pembayaran sisa uang pengganti Rp26,23 juta subsider enam bulan kurungan.

Menurut jaksa terdakwa memerintahkan UPT Dikpora di tiap kecamatan di Kabupaten Bima untuk memungut iuran pelaksanaan tryout ujian SD tahun 2018. Awalnya kasus ini mengemukan saat operasi tangkap tangan Polres Bima terhadap Kepala UPT Kecamatan Bolo dengan barang bukti Rp42 juta. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram membebaskannya dari seluruh dakwaan karena tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan pungli tryout sebesar Rp188,23 juta. Alasannya, iuran tryout boleh diambilkan dari dana BOS.

Hakim memutuskan uang pengganti yang dititipkan sebesar Rp162 juta dikembalikan lagi kepada terdakwa. Sementara dalam perkara pembayaran gaji pegawai mantan Kabid Pendidikan Nonformal dan Informal Sita Erni, dua terdakwa Alwi Yasin dan Suriadi juga divonis bebas. Juga memerintahkan jaksa penuntut umum mengembalikan uang penitipan kerugian negara sebesar Rp175,62 juta kepada Alwi Yasin untuk diserahkan ke lima saksi lain.

Dua terdakwa yang bergantian menjadi Kadisdikpora Kota Bima ini sudah berbuat sesuai dengan kewenangan, menurut pertimbangan hakim. Pemberhentian pembayaran gaji baru bisa dilakukan apabila yang bersangkutan diberhentikan dari statusnya sebagai PNS. Sementara wewenang pemberhentikan PNS menurut PP No9/2003 ada pada Bupati/Walikota.

Alwi dan Suriadi sebelumnya dituntut bersalah membayarkan gaji Sita Erni sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 sebesar Rp175,6 juta. Padahal Sita menjadi terpidana kasus pencucian uang di Yogyakarta. Jaksa mengajukan tuntutan pidana penjara terhadap dua terdakwa masing-masing satu tahun penjara, denda Rp50 juta tiga bulan kurungan, dan perampasan titipan pengganti kerugian negara sebesar Rp175,62 juta. (why)

Advertisement filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional