Dua Pejabat Tinggi Loteng Dipanggil Bawaslu

Abdul Hanan (Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lombok Tengah (Loteng), Rabu, 1 Juli 2020 memanggil dua pejabat tinggi lingkup Pemkab Loteng, NU dan AS. Pemanggilan dilakukan guna mengklarifikasi dugaan pelanggaran netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) jelang gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng yang saat ini tengah diselidiki Bawaslu Loteng.

“Ada dua pejabat tinggi lingkup Pemkab Loteng yang kita panggil hari ini (Rabu kemarin, red) untuk diklarifikasi terkait dugaan pelanggaran netralitas PNS,” ungkap Ketua Bawaslu Loteng, Abdul Hanan, kepada Suara NTB, Rabu sore.

Iklan

Ia menjelaskan, pemanggilan kedua pejabat tersebut sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan pihaknya. Di mana keduanya diduga melakukan tindakan yang mengarah pada pelanggaran netralitas PNS, dengan dugaan terlibat politik praktis.

Pemeriksaan NU berlangsung sekitar satu jam. Seluruh keterangan tersebut pun sudah dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan sudah juga ditandangani oleh yang bersangkutan.

“Secara khusus kami mengapresiasi kehadiran beliau. Dan, terhadap dugaan pelanggaran oleh siapapun pasti akan kami tindak sesuai dengn peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Hanan mengatakan, pemanggilan kedua pejabat lingkup Pemkab Loteng tersebut baru tahap awal. Sehingga pihaknya belum bisa memastikan, apakah benar sudah terjadi pelanggaran atau tidak. Untuk itu, setelah ini pihaknya akan memanggil pihak-pihak lainnya untuk dimintai keterangan soal dugaan pelanggaran netralitas PNS yang diduga melibatkan kedua pejabat lingkup Pemkab Loteng tersebut.

“Selanjutnya atas proses penindakan dugaan pelnggaran tersebut kami proses dengan meminta keterangan saksi dan mengumpulkan bukti-bukti lainnya yang di butuhkan,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga sedang mendalami dugaan yang sama yang melibat LP, salah seorang pejabat Lombok Barat (Lobar). Namun sebelumnya Bawaslu Loteng sudah melayangkan peringatan kepada yang bersangkutan sebagai bentuk pencegahan awal.

“Prinsipnya, kami di bawah tetap melakukan pengawasan semaksimal mungkin. Sesuai tugas dan fungsi selaku pengawas pemilu,” pungkas Hanan. (kir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here