Dua Pejabat Eselon II Pemkab Lobar Dimutasi

Wabup Hj. Sumiatun melantik dua pejabat eselon II lingkup Pemkab Lobar, Senin, 17 Februari 2020. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Mutasi pejabat di lingkup Pemkab Lombok Barat (Lobar) kembali digelar, Senin, 17 Februari 2020. Dalam mutasi yang dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Hj. Sumiatun, ada dua Pejabat Tinggi Pratama atau Eselon II digeser untuk mengisi jabatan Inspektorat dan Asisten I Setda Lobar. Dua pejabat yang dilantik adalah, H. Ilham, S.Pd, M.Pd., yang semula menjabat sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dan Aparatur Setda Lobar didapuk menjadi Inspektur Pemkab Lobar. Posisi yang ditinggalkan H. Ilham diisi H. Agus Gunawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lobar.

Wabup Lobar Hj. Sumiatun dalam sambutannya menyampaikan mutasi tersebut merupakan kebutuhan setelah melalui proses yang panjang. Evaluasi objektif itu dilakukan dengan melihat kemampuan manejerial yang bersangkutan.  Objektivitas, ujarnya, akan menjadi seleksi alamiah bagi seluruh pejabat yang ada, bagi ASN dengan kinerja baik, tentu akan memperoleh kepuasan kerja secara psikologis pada dirinya, namun juga akan mendapat reward.

Iklan

“Saya berharap ke depan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD bisa memberikan alternatif ganjaran atau reward and punishment secara khusus berupa pengalokasian anggaran yang disesuaikan dengan kinerja OPD. Jika kinerjanya baik, maka alokasi anggaran di programnya bisa bertambah, namun sebaliknya jika buruk maka akan dikurangi,” sarannya.

Tak berhenti sampai disitu, kata dia, mulai tahun ini pihaknya sudah menerapkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan memperhitungkan kinerja pegawai secara objektif. “Bagi ASN yang memiliki kinerja buruk, disiplin rendah, loyalitas minim, dan seterusnya, maka harus dihukum dengan pemberian TPP yang menyesuaikan dengan tingkat kesalahannya,” tegasnya.

Terkait jabatan Inspektur yang lebih dahulu diisi dibanding 10 SKPD yang masih lowong Sumiatun mengatakan,  dua jabatan tersebut, terutama jabatan Inspektorat tidak bisa dilakukan sembarangan. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, maka untuk melantik Inspektur harus mendapatkan izin dari gubernur. “Itu mengapa proses pelantikan dan pengambilan sumpah Inspektur tidak bisa kita barengkan dengan proses beberapa hari yang lalu,” jelasnya.

Hal ini, tambahnya, menandakan posisi Inspektur bukanlah posisi yang sembarangan. Untuk itu, wabup mengharapkan, agar Inspektur yang baru bisa mempertahankan posisi Lobar sebagai APIP dengan Level III Penuh. ‘’Sebagai APIP dengan level tinggi itu, maka Inspektorat Kabupaten Lobar adalah garda terdepan untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas dan berkapabilitas untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Di tengah banyaknya persoalan yang mendera kita, baik di level pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa,”  terangnya.

Lalu bagaimana dengan sisa 10 jabatan yang masih lowong ? Dikatakan dia, pihaknya akan segera melakukan seleksi terbuka terhadap 10 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II. Ditegaskannya, seleksi terbuka itu adalah mekanisme wajib yang harus ditempuh dan menjadi ajang terbuka rekrutment yang objektif.

Di tempat terpisah, Sekda Lobar H. Baehaqi menyatakan bahwa diisinya posisi Inspektur pada Inspektorat Lobar dikarenakan jabatan tersebut bisa hanya melalui proses job fit.”Inspektorat bisa dilakukan melalui job fit. Yang lain, akan i pansel. Minggu ini akan mulai kerja,” tambahnya.

Komisi I H Saridian mendesak agar pemda segera mengisi jabatan kosong, karena dikhawatirkan akibat kosongnya jabatan ini menganggu rencana strategis daerah. Sebab kalau hanya mengandalkan pelaksana tugas (Plt), kinerja OPD kurang maksimal. “Harus segera diisi jabatan kosong. Sebab khawatirnya kinerja OPD terganggu,” kritiknya. (her)