Dua OPD di Mataram Diminta Kembalikan Kerugian Negara

Mataram (Suara NTB) – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, menemukan indikasi kelebihan pembayaran volume pekerjaan di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  Kota Mataram. Dua OPD ini diminta segera mengembalikan kerugian negara akibat kelebihan pembayaran sebelum dikeluarkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. Denny Nizar Cahyadi, Jumat, 18 Mei 2018 menyebutkan, dua OPD dimaksud yakni Bagian Umum  dan Dinas Pariwisata. Secara keseluruhan Denny, tidak mengetahui total kerugian yang harus dikembalikan ke kas negara. Yang jelas, rekanan bersedia mengembalikan kerugian kelebihan pembayaran tersebut.

Iklan

Ditambahkan, BPK memberikan batas waktu penyelesaian ganti rugi siang kemarin. Jika tidak, akan berpengaruh terhadap predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Suratnya sudah selesai, tinggal ditanda tangani saja,” ucapnya.

Sementara, tunggakan aset Dewan secara keseluruhan telah selesai. Baik dugaan penguasaan kendaraan dinas dan laptop serta ipad telah dikembalikan. Sebagian tengah menunggu penghitungan penggantian aset oleh tim penyelesaian tuntutan ganti rugi daerah. Karena beberapa Randis  ada yang hilang.

“Berita acara kehilangan dari kepolisian sudah ada. Tinggal diproses saja,” tambahnya.

Pelaksana Tugas Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana membenarkan adanya sejumlah catatan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kota Mataram tahun 2017. Dan ini sedang dikerjakan oleh BKD untuk menindaklanjuti hasil temuan tersebut. “Iya, BKD sedang menyelesaikan itu,” jawab Mohan.

Penyelesaian berkaitan dengan tunggakan aset diduga dikuasai oleh Anggota Dewan telah purnatugas. Termasuk pengembalian keuangan daerah. (cem)