Dua Oknum Kades di Lotim Diberhentikan Sementara

Ilustrasi

Selong (Suara NTB) – Kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang menjerat Kepala Desa (Kades) Mendana Raya dan Pringgabaya Utara berujung terhadap pemberhentian terhadap keduanya dari jabatan yang diembannya. Keduanya diberhentikan sementara dan oleh bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Kepala Dinas PMD Lotim, H. M. Juaini Taofik, Senin, 3 Desember 2018 mengaku sudah mendapat surat resmi dari Kejari Lotim terkait penetapan tersangka dan penahanan terhadap Kades Mendana Raya dan Pringgabaya Utara, sehingga pada minggu ini akan dilakukan proses pemberhentian sementara dan penunjukan Plt. Pemberhentian sementara itu berdasarkan regulasi yang ada bahwa apabila terdapat kepala desa dengan status tersangka, maka ditindaklanjuti dengan pemberhentian sementara.

Iklan

Ditegaskannya, pemberhentian sementara yang dilakukan dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah. Untuk pemberhentian permanen dilakukan apabila status hukum yang menjerat kades sudah incracht di pengadilan. Untuk menghindari hal serupa terjadi, pada tahun 2019 pemerintah desa didorong kepala desa selaku pengguna anggaran memanfaatkan keberadaan TP4D untuk pencegahan adanya pemerintah desa yang salah dalam melaksanakan anggaran yang dikelolanya. “Nanti kita akan tunjuk Plt dulu,” jelasnya.

Pada bagian lain, Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Lotim, Heri Fathullah mengingatkan, jika penahanan dua oknum kades menjadi pelajaran berharga bagi  desa-desa lainnya.  “Kepala desa yang belum kena dengan jeratan hukum hendaknya lebih berhati-hati dalam mengelola dana desa dan mengambil kebijakan lainnya,” pesan Kades Lenek Lauq Kecamatan Lenek ini.

Sebagai wujud solidaritas sesama kades, kegiatan advokasi dari kades-kades yang tersandung kasus hukum ini siap akan dilakukan. Bersama dengan divisi hukum yang ada FKKD, Heri Fathullah menyatakan siap mendampingi para kades tersebut. “Kita berharap dari dinas terkait terus melakukan bimbingan teknis, memberikan pemahaman terus kepada kades tentang hukum,” terangnya. Harapan besarnya, hal-hal yang menyangkut pelanggaran hukum bisa diminimalisir.  (yon/rus)