Dua Mantan Direktur PD BPR Didakwa Korupsi Rp1,06 Miliar

Mataram (Suara NTB) – Dua terdakwa perkara korupsi konsolidasi PT BPR NTB, Ihwan dan Mutawali menjalani sidang dakwaan, Senin, 4 Juni 2018. Mereka didakwa korupsi dana konsolidasi penggabungan PD BPR Kabupaten/kota di NTB di tahun 2016/2017 yang merugikan negara sebesar Rp1,06 miliar.

Tim jaksa penuntut umum, Riauzin, Marollah, dan Budi Tridadi Wibawa membacakan surat dakwaannya di hadapan hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram yang diketuai Anak Agung Ngurah Putu Rajendra, dengan hakim anggota, Fathurrauzi dan Abadi.

Iklan

Dakwaan berisi tuduhan bahwa terdakwa Ihwan selaku Ketua Tim Konsolidasi bersama wakilnya, Ihwan secara melawan hukum mengeluarkan dana konsolidasi sebesar Rp1,8 miliar tanpa disertai pertanggungjawaban sebesar Rp1,06 miliar.

Uang konsolidasi terkumpul dari urunan PD BPR se-NTB sebanyak tiga tahap. Masing-masing Rp100 juta, Rp50 juta, dan tambahan kontribusi Rp200 juta.

“Tambahan sebesar Rp200 juta terdakwa beralasan di dalam rapat tanggal 29 Agustus 2016 bahwa proses konsolidasi masih panjang dan membutuhkan dukungan tambahan biaya,” kata Riauzin.

Sejumlah uang konsolidasi itu digunakan dengan rincian kegiatan antara lain, berupa honor dan uang saku studi banding, pelatihan IT, biaya pengurusan konsolidasi, jamuan anggota dewan, transportasi, biaya kunjungan komisi III DPRD NTB, pengurusan tanah bekas RSU provinsi, operasional pelatihan IT, dan percepatan Perda, dan sumbangan Porwanas.

Jaksa Marollah menambahkan, terdakwa Mutawali dan Ihwan tidak mampu membuat pertanggungjawaban penggunaan dana-dana tersebut dengan benar. “Maka terdakwa membuat rekayasa bukti-bukti pertanggung jawaban,” bebernya.

Rekayasa itu dalam bentuk surat pernyataan piutang rapat-rapat di Hotel Aston Inn Mataram sebesar Rp322,7 juta, daftar terima honor peserta rapat Rp229 juta, daftar terima honor tim penilaian kinerja direksi dan divisi Rp201 juta.

Kemudian daftar terima honor tim pengkajian akademis konsolidasi Rp134 juta, serta daftar terima biaya BBM dan sewa mobil tim penilaian kinerja direksi dan divisi sebesar Rp198 juta.

Merunut perbuatan para terdakwa, jaksa mengajukan dakwaan subsidairitas, yakni dakwaan primair pasal 2 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kemudian dakwaan subsidair pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menanggapi dakwaan jaksa, penasihat hukum Ihwan, Umaiyah menyatakan mengajukan eksepsi. Pun demikian penasihat hukum Mutawali, Imam Sofyan. Hakim kemudian memutuskan sidang ditunda sampai Rabu (6/6) dengan agenda eksepsi dimaksud. (why)