Dua Kasus Korupsi, Segera Dilimpahkan ke Pengadilan

Sumbawa Besar (Suara NTB) –  Dua kasus di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa siap dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram. Kasus tersebut yakni kasus proyek revitalisasi pembangunan Pasar Tana Mira KSB dengan tiga tersangka dan Kasus PNPM GSC Lunyuk dengan satu tersangka.

Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidsus, Anak Agung Raka, PD SH kepada wartawan, Senin, 19 Desember 2016 menyebutkan, pihaknya tengah mempersiapkan administrasi pelimpahannya. Rencananya berkasnya akan dilimpahkan pada Kamis, 22 Desember 2016 mendatang.

Iklan

“Berkas dan dakwaannya sudah. Tim JPU juga sudah ada, terdiri dari enam orang. Empat orang dari Pidsus ditambah Kasi Intel dan satu jaksa dari Datun. Saat ini persiapan administrasi pelimpahannya saja,” ujarnya.

Disebutkannya, setelah pelimpahan dilakukan, pihaknya tinggal menunggu penetapan hakim Tipikor kapan jadwal persidangan. Di mana biasanya sidang dilaksanakan seminggu setelah pelimpahan. Tetapi dengan kondisi akhir tahun seperti ini, kemungkinan persidangan dilakukan di bulan Januari mendatang. Pihaknyapun siap kapan saja dilakukan persidangan.

“Kami siap kapan saja dilakukan persidangan,” pungkasnya.

Tiga tersangka kasus proyek revitalisasi Pasar Tana Mira KSB resmi ditahan jaksa menyusul pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Polres KSB pada Selasa (14/12) lalu. Mereka yakni, ketua koperasi kota baru, Iw, bendahara koperasi, Mh, dan Konsultan pengawas Sp.

Proyek tersebut dilakukan tahun 2013.  Dalam hal ini Kementerian Koperasi mengucurkan bantuan Rp 900 juta untuk pembangunan los pasar setempat. Proyeknya dilaksanakan oleh Koperasi Kota Baru, dengan ketua Iw, dan bendahara Mh. Kemudian Konsultan pengawas Sp. Dalam pembangunannya diduga terjadi penyimpangan.

Penyidik Polres KSB mulai melakukan penyelidikan sejak pertengahan tahun 2015 lalu. Penaganan kasus ini ditingkatkan ke penyidikan tahun 2016 ini. Hasil audit dari BPKP, kerugian negara mencapai Rp 198.465.628.

Sedangkan kasus dugaan penyimpangan PNPM GSC Lunyuk, jaksa menetapkan seorang tersangka berinisial TS. Saat itu tahun 2013 tersangka menjabat Ketua Unit Pelaksana Kegiatan (UPK). TS diduga membobol dana PNPM. Dana tersebut dicairkan, namun tidak dialokasikan untuk pelaksanaan program. Munculnya kasus ini membuat pemerintah pusat menghentikan pelaksanaan program tersebut. Hasil audit BPKP kerugian negara mencapai Rp 1,6 miliar. Sebagian dana pun sudah dikembalikan tersangka. Sebagiannya lagi digunakan untuk membeli rumah yang kemudian dijual. Hasil penjualan berhasil disita kejaksaan sebesar Rp 300 juta lebih. Sisa yang hingga kini belum dikembalikan sekitar Rp 46 juta. (ind)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here