Dua Fraksi Tolak Tambahan Penyertaan Modal PT. GNE

Mataram (Suara NTB) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDI-P DPRD NTB menolak secara tegas rencana penambahan penyertaan modal kepada PT. Gerbang NTB Emas (GNE). Kedua fraksi ini menolak pembahasan  lebih lanjut Raperda perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perseroan Terbatas Gerbang NTB Emas.

Pemprov NTB mengajukan perubahan Perda tentang PT. GNE ke DPRD. Pengajuan perubahan Perda itu kaitan dengan penambahan modal dasar PT. GNE menjadi Rp 75 miliar. Saat ini, jumlah penyertaan modal Pemprov NTB ke PTM GNE sudah mencapai Rp 20 miliar. Dengan tambahan penyertaan modal sekitar Rp 55 miliar, PT. GNE akan mengembangkan tujuh unit usaha.

Iklan

Dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat buah Raperda usulan Pemprov NTB, Rabu (20/9) kemarin, Juru Bicara Fraksi PKS DPRD NTB, H. L. Pattimura Parhan, S.Ag, M.HI menjelaskan alasan fraksinya menolak pembahasan Raperda tersebut. Pemprov diminta melakukan evaluasi aktivitas investasi yang dilakukan dalam dua tahun terakhir. Sementara itu, Fraksi PDI-P meminta dilakukan audit khusus oleh BPK mengenai likuiditas PT. GNE.

Pattimura menjelaskan, tujuan pembentukan dari BUMD sesuai dengan pasal 331 UU No 23 Tahun 2014 adalah memperoleh laba/keuntungan. Dari neraca laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2016,  total penyertaan modal  hingga tahun anggaran 2016 bagi PT GNE adalah sebesar Rp 20,327 miliar.

Dari total penyertaan modal tersebut, sejauh ini kemampuan dari PT GNE untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan, belum bisa menembus 5 persen  dari penyertaan modal.

‘’Pada tahun 2016, PT GNE dilaporkan hanya mampu memberikan kontribusi Rp 1 miliar  atau setara 4,9 persen. Bahkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 hanya bisa  memberikan deviden Rp  700 juta dari Rp 1 miliar  yang direncanakan pada murni 2017,” sebutnya.

Dengan margin kontribusi di bawah 5 persen, kata Pattimura,  masih lebih menguntungkan bagi pemerintah daerah untuk mendepositokan uangnya di bank dengan tingkat kepastian margin paling sedikit 5 persen. Kepastian margin tersebut tak perlu dibayangi oleh kecemasan atas kinerja Perusda yang belum memuaskan.

“Jadi, laba seperti apa yang dijanjikan oleh PT GNE untuk aktivitas tambahan modal dasar ini? Apalagi sebenarnya jika swasta mampu masuk ke sektor usaha yang akan digarap oleh PT GNE? Untuk apa perusahaan daerah ini berkompetisi dengan swasta,” tanyanya.

Mengenai usulan perubahan besaran modal dasar, lanjutnya,  tidak dilengkapi dengan studi kelayakan usaha atas rencana PT GNE untuk mengembangkan dan membangun bisnis berbasis potensi daerah, sebagaimana mandat dalam pasal 331 UU No 23 Tahun 2014. Juga tidak dilengkapi dengan analisis portofolio, analisis risiko, laporan posisi portofolio investasi; ataupun laporan hasil investasi atas kegiatan usaha PT GNE selama ini sebagaimana mandat dalam Permendagri 52 tahun 2012.

Untuk mendapatkan tambahan modal bagi PT GNE bisa dengan melakukan pinjaman sebagaimana kelonggaran yang diberikan Pasal 332 UU 23 Tahun 2014. Jika PT GNE merasa yakin dengan pengembangan usaha yang akan dilakukan, jika visi bisnis PT GNE diyakini sudah berada pada jalur yang tepat, maka PT GNE bisa mengajukan langkah-langkah yang lebih berani dengan melakukan pinjaman.

“Dan aktivitas penambahan modal tanpa tambahan penyertaan modal tidak memerlukan peraturan daerah sebagaimana amanat pasal 333 UU Pemda,” terangnya.

Fraksi PKS juga menyatakan APBD NTB sedang dalam tekanan pada struktur belanja daerah, sebagai dampak bertambahnya tugas dan kewenangan dari pemerintah daerah. Juga tekanan pada sisi pendapatan daerah akibat kondisi perekonomian nasional yang belum terlalu membaik. Atas situasi semacam itu, pemerintah daerah sebaiknya menghindari aktivitas investasi yang berisiko, apalagi sejauh ini rekam jejak kinerjanya belum meyakinkan.

‘’Jauh lebih menarik, jika pemerintah daerah memperkuat struktur modal pada lembaga keuangan. Karena selama ini kontribusinya bisa mencapai 10 persen  dari penyertaan modal, dan dengan fungsi intermediasi bagi perekenomian daerah yang lebih jelas,” sarannya.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PDI-P DPRD NTB, Ahmad Yadiansyah, S.Sos menyatakan, sebelum Raperda perubahan tentang PT. GNE ini dibahas lebih lanjut, pihaknya meminta dilakukan audit khusus oleh BPK mengenai likuiditas perusahaan daerah ini. “Mengingat perusahaan tersebut belum memberikan kontribusi nyata terhadap daerah. Karena biaya operasional yang dikeluarkan cukup besar,” katanya.

Ia menyatakan jajaran direksi dan karyawan belum memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan dan mengembangkan perusahaan milik daerah ini. “Oleh karena Fraksi PDI-P menolak membahas perubahan Perda ini sebelum dilakukan audit khusus oleh BPK,’’ tandasnya. (*)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here