Dr. Zul Bertemu Presiden, Pencairan Dana Bencana Disederhanakan

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah foto bersama dengan Kepala BNPB,  Menteri PUPR dan Kepala BPKP usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta,  Senin, 15 Oktober 2018. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc dipanggil mendadak oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi), Senin, 15 Oktober 2018 siang. Usai menghadiri peringatan HUT Lombok Tengah (Loteng), gubernur langsung terbang ke Jakarta bertemu Presiden Jokowi.

Gubernur bersama Kepala BNPB, Menteri PUPR dan Kepala BPKP bertemu Presiden. Pertemuan itu membahas soal pencairan dana bantuan stimulan kepada korban bencana NTB. ‘’Bersama bertemu Presiden agar proses pencairan dana ke masyarakat tidak ribet,’’ tulis gubernur melalui akun media sosialnya.

Iklan

Setelah pertemuan dengan Presiden, prosedur dan proses pencairan bantuan yang tadinya 17 lembar kini hanya menjadi satu lembar saja. ‘’Dengan begini dana akan lebih mudah cair segera,’’ tulis orang nomor satu di NTB ini.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Irnadi Kusuma, S. STP, ME mengatakan bahwa memang gubernur dipanggil mendadak oleh Presiden ke Istana Negara. Gubernur dipanggil kaitannya dengan penanganan bencana gempa di NTB.

“Yang pasti Presiden ingin tahu perkembangan-perkembangan, progres penanganan bencana.  Pak Gubernur tadi dari Lombok Tengah langsung ke Jakarta, pesawat jam 09.40 Wita. Sebelum jam 12 sudah ada pertemuannya di Istana Negara,’’ ujar Irnadi.

Mengenai penanganan pascabencana gempa, kata Irnadi, Pemprov NTB bersama Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) yang dibentuk Pemerintah Pusat sudah berupaya maksimal melakukan upaya-upaya percepatan. Terutama dalam rangka melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

‘’Hanya saja ada kendala-kendala kecil yang harus diketahui Pak Presiden. Misalnya, ada beberapa proses yang perlu ada. Seperti verifikasi, pembentukan pokmas dan mekanisme pencairan dana,’’ ujarnya.

Hal itulah yang disampaikan gubernur kepada Presiden. Sehingga dapat diambil langkah-langkah strategis dalam upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada tujuh kabupaten/kota terdampak gempa di NTB.

Sebelumnya, Presiden Jokowi direncanakan akan kembali berkunjung ke NTB, Sabtu, 13 Oktober 2018 lalu. Namun, kunjungan Presiden tersebut ditunda.

Data Pusat Komando Penanggulangan Bencana NTB pekan lalu, sebanyak 2.743 unit Risha akan dibangun. Hal itu sesuai dengan minat masyarakat. Sedangkan rumah konvensional sebanyak 1.360 unit. Data sebelumnya sampai 7 Oktober 2018, sebanyak 63.672 unit rumah rusak berat sudah terverifikasi.

Jumlah Risha yang sudah terbangun sebanyak 11 unit, sedang proses pembangunan 12 unit Risha dan 61 rumah konvensional. Secara keseluruhan progres rumah warga yang sudah terbangun baru 0,57 persen. (nas)